Harga Minyak Naik, DPR Pertanyakan Kekuatan APBN ke Menteri Purbaya

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, mengingatkan adanya potensi tambahan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Ia meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan terbuka mengenai daya tahan fiskal pemerintah dalam menghadapi lonjakan subsidi energi.

“Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliunan. Betul ya? dikali dengan asumsi 70 kurang 100, 100 kurang 70 berarti kan 30 kali 6,8, jatuhnya 204 triliun,” kata Dolfie dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (7/4).

Baca juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Naikkan Harga BBM demi Selamatkan APBN

Menurut Dolfie, beban tambahan tersebut berpotensi memaksa Kementerian Keuangan menambah anggaran belanja hingga Rp204 triliun hanya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai akhir tahun.

“Di akhir tahun kita perlu menambah belanja, uang belanja 204 triliun khusus untuk subsidi BBM,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan bahwa situasi ini harus diantisipasi dengan baik, khususnya terkait ruang fiskal yang tersedia dalam APBN. Dolfie juga menekankan agar Kementerian Keuangan memberikan kejelasan kepada publik mengenai sumber dana untuk membiayai tambahan subsidi tersebut.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Ekonom: Kenaikan BBM Langkah Rasional Jaga APBN

“Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan, ruang untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan sekitar 150 triliun untuk membayar kompensasi,” jelas Dolfie.

Meski begitu, Dolfie menilai kebutuhan anggaran tambahan tersebut masih dapat dikelola. Namun, ia menegaskan bahwa transparansi dari pemerintah sangat penting untuk menghindari ketidakpastian di tengah gejolak ekonomi global.

“Nah, itu yang perlu kita dengar Pak Menteri penjelasan itu, transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana menghadapi tambahan belanja yang diperlukan akibat perubahan asumsi,” tegas Dolfie.

(P-4)