Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apalagi, sambung dia, dana untuk Israel.
Ia menyebut, hingga saat ini tidak ada komitmen dari pemerintah untuk membayar iuran keanggotaan BoP menggunakan dana negara.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki komitmen pembayaran dari APBN untuk BoP.
“Sampai sekarang tidak ada komitmen bayar pakai APBN yang saya tahu dari presiden. Presiden selalu bilang kita belum ada komitmen bayar dari APBN,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4).
Ia menambahkan, komitmen pemerintah dalam BoP lebih difokuskan pada kontribusi non-finansial, yakni pengiriman pasukan perdamaian Indonesia.
“Presiden komitmen kirim pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam Board of Peace,” katanya.
Purbaya juga menegaskan tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyiapkan anggaran bagi BoP ataupun Israel.
“Tidak ada komitmen bayar, apalagi uang saya dipakai untuk Israel,” ujar bendahara negara.
Lebih lanjut, ia menekankan posisi pemerintah sudah jelas, yakni bergabung dalam forum tersebut untuk menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin, tanpa melibatkan komitmen pendanaan dari APBN.
"Kita masuk situ (BoP) ingin menjaga kepentingan rakyat palestina sedekat mungkin. Jadi, presiden posisinya clear kok," pungkasnya. (H-4)
FPCI Dino Patti Djalal menghargai pernyataan Menlu Sugiono bahwa Indonesia tidak akan memungut tarif di Selat Malaka seperti diwacanakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
MENTERI Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi wacana tarif di Selamat Malaka bagi kapal yang melintasi jalur itu.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Ia mengaku sempat terkejut dengan pernyataan tersebut, namun menilai hal itu sebagai sinyal positif terhadap kepercayaan global pada ekonomi Indonesia.
Purbaya pun menekankan secara prinsip, total kontribusi yang dibayarkan kepada pemerintah tetap sama, hanya mengalami pergeseran dalam skema pemungutannya.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved