Wacana Tarif di Selat Malaka, Dino Patti Djalal : Berpotensi Langgar Hukum Internasional

PENDIRI Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menghargai pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bahwa Indonesia tidak akan memungut tarif di Selat Malaka bagi kapal-kapal yang akan melintasi jalur tersebut. Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan hal itu.

Dino menjelaskan apabila tarif di Selat Malaka diberlakukan, dapat berdampak negatif bagi kredibilitas Indonesia secara internasional. 

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu pelopor sekaligus arsitek UN Convention of Law and Sea (UNCLOS).

Baca juga : Purbaya Mengaku tak Serius Soal Pengenaan Tarif Kapal di Selat Malaka

"Saya menghargai pernyataan Menlu Sugiono atas penolakan wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka," ucap Dino lewat unggahannya di medsos X, Jumat (24/4).

Apabila tarif di Selat Malaka diberlakukan akan membuat suasana KTT ASEAN di Cebu, Filipina, tidak nyaman. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam acara itu Mei 2026.

Dino mengatakan tarif di Selat Malaka akan melanggar hukum internasional. Negara-negara di ASEAN dan internasional akan melayangkan protes pada Indonesia.

Baca juga : Media Asing Sorot Wacana Indonesia-ASEAN tentang Tol Selat Malaka

"Kita sangat bergantung pada konvensi hukum laut, sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin keabsahan konsep wawasan nusantara NKRI, di mana Indonesia akhirnya memiliki kedaulatan penuh atas laut-laut di antara kepulauan nusantara yang sebelumnya adalah wilayah laut bebas internasional," terang Dino.

Ia menyarankan agar para pejabat di pemerintah bersikap hati-hati dalam menyatakan suatu wacana pada publik. 

Ide-ide, termasuk wacana tarif di Selat Malaka, menurutnya dikoordinasikan melalui mekanisme inter-departemen serta meminta persetujuan presiden. (Ant/H-4)