Media Asing Sorot Wacana Indonesia-ASEAN tentang Tol Selat Malaka

KEBIJAKAN kontroversial Iran yang mengenakan biaya tol bagi kapal di Selat Hormuz mulai memicu efek domino di jalur perairan strategis dunia. Dampak ini terasa hingga empat ribu mil jauhnya, tepatnya di Selat Malaka, salah satu urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan.

Pada 22 April, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat melontarkan wacana bahwa Indonesia mungkin akan mulai mengenakan pungutan serupa bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Mengingat selat ini mengangkut sekitar 30% perdagangan global dengan volume lalu lintas mencapai 200 kapal per hari alias dua kali lipat dari Selat Hormuz. Potensi pendapatan yang dihasilkan dianggap sangat besar.

"Jika kita membagi pendapatan dari pungutan menjadi tiga--Indonesia, Malaysia, dan Singapura--itu bisa sangat besar," ujar Purbaya dalam suatu simposium di Jakarta. Meski kemudian ia menarik kembali pernyataannya dengan mengakui perlu persetujuan negara tetangga, wacana ini mengubah peta diskusi mengenai kebebasan navigasi internasional.

Baca juga : Harga BBM Subsidi Dipastikan tidak Naik di Tengah Krisis Selat Hormuz

Dinamika di Selat Hormuz dan Sikap AS

Saat ini, Iran secara terbuka memungut biaya tol di Selat Hormuz yang sering dibayarkan menggunakan yuan Tiongkok atau mata uang kripto. Menariknya, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kenyamanan terhadap langkah Iran tersebut, bahkan menyarankan pengelolaan bersama jalur air sebagai bagian dari penyelesaian perang. Hal ini menciptakan preseden baru dalam hukum maritim internasional yang biasanya menjamin hak transit bebas di selat internasional.

Respons Beragam dari Singapura dan Malaysia

Singapura, yang ekonominya sangat bergantung pada statusnya sebagai pusat transshipment dunia, menolak keras ide tersebut. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa hak transit dijamin oleh hukum internasional. "Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tol di wilayah tetangga kami," tegasnya.

Di sisi lain, Malaysia menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kebijakan apa pun di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama empat negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Namun, ketegangan diplomatik sempat muncul ketika tokoh Malaysia, Nurul Izzah Anwar, mengkritik sikap Singapura yang enggan bernegosiasi dengan Teheran terkait akses Hormuz.

Tailan Percepat Proyek Land Bridge

Melihat ketidakpastian di Selat Malaka, Tailan justru melihat peluang strategis. Bangkok mempercepat rencana pembangunan jembatan darat (land bridge) senilai 1 triliun baht Tailan (sekitar US$31 miliar) untuk menghubungkan pelabuhan di kedua sisi negara melalui jaringan jalan dan kereta api.

Wakil Perdana Menteri Tailan, Phiphat Ratchakitprakarn, menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah membuktikan betapa pentingnya mengendalikan jalur transportasi. Dengan proyek ini, Tailan berambisi menjadi penghubung utama antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sekaligus menawarkan alternatif bagi kapal yang ingin menghindari potensi pungutan atau blokade di Selat Malaka. (Fortune/I-2)