Beban Subsidi BBM Membengkak, Ekonom Ingatkan APBN Bisa Kehilangan Buffer

KEBIJAKAN pemerintah yang masih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dikhawatirkan menambah beban fiskal. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah antara lain efisiensi anggaran.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai posisi fiskal Indonesia masih relatif terkendali selama tiga asumsi kunci terpenuhi. Ketiganya adalah harga minyak dunia di kisaran maksimal US$100 per barel, nilai tukar di rentang Rp16.500–Rp17.000, dan efisiensi anggaran bisa direalisasikan di kisaran Rp100–Rp200 triliun.

"Dalam skenario itu, APBN masih punya ruang untuk menahan agar harga BBM subsidi tidak naik dan di saat bersamaan tanpa membuat defisit melewati batas 3% terhadap PDB," kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (7/4).

Baca juga : Harga Minyak Dunia Melejit, Ini Potensi Dampaknya ke APBN

Namun, lanjutnya, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks ketika asumsi tersebut mulai bergeser. Ketika harga minyak naik lebih tinggi atau rupiah melemah lebih dalam, sementara di saat yang sama kebijakan efisiensi tidak berjalan optimal, tekanan terhadap belanja subsidi akan meningkat tajam.

Di titik itu, kata Yusuf, APBN kehilangan salah satu 'buffer'nya karena beban subsidi membengkak tetapi tidak diimbangi dengan penghematan di sisi belanja lainnya. Dalam kondisi seperti itu, pilihan kebijakan menjadi semakin sempit dan tidak ada yang benar-benar nyaman.

"Pemerintah dihadapkan pada dilema tetap menahan harga BBM dengan konsekuensi defisit berpotensi melebar di atas 3%, atau melakukan penyesuaian harga yang berisiko menekan daya beli dan mendorong inflasi. Jika keduanya dihindari, maka satu-satunya jalan adalah melakukan efisiensi yang jauh lebih dalam dan berani," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Naikkan Harga BBM demi Selamatkan APBN

Artinya, kata Yusuf, efisiensi tidak bisa lagi bersifat kosmetik atau hanya menyasar belanja operasional, tetapi harus mulai menyentuh program-program besar, termasuk yang selama ini dianggap strategis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan program lain dengan alokasi anggaran signifikan. "Ini memang tidak mudah secara politik, tetapi dari perspektif fiskal, itu menjadi konsekuensi logis untuk menjaga kredibilitas APBN," tutupnya.

Seperti diberitakan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar sampai akhir 2026. Pada konferensi pers, Senin (6/4), Purbaya menyebut pihaknya sudah menguji ketahanan anggaran dengan harga minyak dunia hingga rata-rata US$100 per barel sampai akhir tahun.

Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.

"Anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi, tidak terkendali. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," papar Purbaya.

"Tapi rasanya kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas US$100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa," ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat tidak usah khawatir dan berspekulasi bahwa pemerintah bisa kehabisan anggaran.

"Gini-gini uangnya banyak, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung, cukup," pungkasnya. (H-3)