Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan keamanan stok elpiji subsidi atau 3 kg. Tidak seperti harga elpiji non-subsidi yang baru saja naik, Bahlil juga menegaskan tidak ada kenaikan untuk elpiji 3 kg.
"Untuk 3 kilogram itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kilogram itulah LPG yang tidak disubsidi. Nah khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional. Harganya tidak ada kenaikan. Flat. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
Ia juga memastikan sejauh ini tidak ada laporan kelangkaan elpiji subsidi. "Kalau dibilang langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Aman," ujarnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa yang pemerintah bisa jamin untuk harganya tidak naik adalah yang bersubsidi. "Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar," ujarnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik sebesar 18,75%. Penyesuaian ini menjadi yang pertama sejak 2023.
Selain itu, LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg turut mengalami kenaikan sebesar 18,89%, dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah yang sama. Penyesuaian harga ini mulai berlaku sejak 18 April 2026. (H-2)
Dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir terjadi kenaikan harga elpiji 12 kg di pasaran, yakni berkisar antara Rp350.000 hingga Rp380.000 per tabung.
Namun setelah ditelisik, kenaikan harga tersebut merupakan angka yang digabung dengan ongkos kirim pesanan konsumen.
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.
enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak seragam dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah.
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Harga BBM dan LPG non-subsidi naik tajam April 2026. Pengamat khawatir terjadi peralihan ke subsidi. Ini solusi agar distribusi tetap tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved