Legislator: Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Perlu Diimbangi Perlindungan Daya Beli Masyarakat

ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama. Yang paling penting saat ini, katanya, adalah bagaimana pemerintah menjaga kemampuan masyarakat dalam mengakses BBM dan mobilitas dengan biaya yang terjangkau.

“Jangan sampai perubahan harga BBM menimbulkan efek berantai terhadap pengeluaran rumah tangga,” ujar Ateng dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Mengutip data Badan Pusat Statistik, Ateng menyampaikan komponen transportasi memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi. Andilnya dapat mencapai lebih dari 20% pada periode tertentu, terutama ketika terjadi penyesuaian harga energi. Selain itu, kenaikan biaya transportasi juga berimplikasi langsung pada distribusi logistik dan harga bahan pokok.

Baca juga : Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Wajar di Tengah Krisis Energi Global

Menurut Ateng, gejolak harga energi global tetap perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok dan mempersempit ruang belanja masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Ateng juga mengingatkan bahwa kebutuhan BBM nasional masih cukup besar, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan. Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.

Ia menegaskan, momentum penyesuaian harga BBM harus dibarengi dengan percepatan pembangunan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan menjangkau kawasan permukiman maupun pusat aktivitas ekonomi.

Baca juga : Pertamina: Belum Ada Kenaikan Harga BBM per April 2026

“Transportasi publik yang baik akan menjadi solusi nyata. Ketika masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang murah dan nyaman, ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang, sehingga masyarakat lebih tahan menghadapi fluktuasi harga BBM,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Saat ini, katanya, kontribusi angkutan umum terhadap mobilitas di kota-kota besar Indonesia masih relatif terbatas. Di beberapa kota, pangsa penggunaan transportasi publik masih di bawah 30%, jauh dibandingkan kota-kota maju yang dapat mencapai lebih dari 60%.

Selain itu, Ateng mendorong penguatan pola konsumsi yang lebih efisien dalam penggunaan BBM di tengah masyarakat. Edukasi penggunaan secara bijak serta penyediaan alternatif yang terjangkau menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga.

“Yang perlu dibangun bukan hanya kebijakan harga, tetapi juga kecerdasan dalam menggunakan BBM, agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga,” tambahnya.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan energi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, diversifikasi sumber energi, pengembangan bioenergi seperti biodiesel B35. Selain itu percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang saat ini kontribusinya masih di kisaran 13–14% dari bauran energi nasional.

“Kita tidak boleh terus berada dalam pola kebijakan jangka pendek setiap kali harga minyak dunia bergejolak. Arah kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara keekonomian dan perlindungan masyarakat,” tutup Ateng. (Ifa/P-3)