Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 merupakan langkah yang wajar. Kebijakan ini dinilai sebagai koreksi atas keputusan sebelumnya di tengah tekanan krisis energi global.
Menurut Fahmy, harga BBM nonsubsidi, terutama dengan oktan RON 92 ke atas, seharusnya mengikuti mekanisme pasar dan pergerakan harga minyak dunia. Ketika harga minyak global naik, maka penyesuaian harga BBM non-subsidi juga perlu dilakukan, meskipun tidak selalu secara proporsional.
Ia menilai kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi kurang tepat, sehingga penyesuaian harga pada April 2026 menjadi langkah korektif yang relevan.
Fahmy menjelaskan bahwa dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat relatif kecil. Hal ini karena konsumsi BBM jenis tersebut tidak sebesar BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, serta tidak digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok.
Dengan demikian, kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai tidak akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi maupun daya beli masyarakat secara luas.
Fahmy juga menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi merupakan langkah strategis. Menurutnya, kenaikan harga Pertalite dan solar berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan menaikkan BBM non-subsidi dan menahan BBM subsidi dinilai sebagai pendekatan yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Terkait kemungkinan peralihan pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai risikonya cukup rendah. Hal ini karena pengguna BBM non-subsidi umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas yang mempertimbangkan performa mesin kendaraan.
Selain itu, harga BBM seperti Pertamax dan Pertamax Green tetap tidak mengalami kenaikan, sehingga potensi migrasi konsumsi semakin terbatas.
Pandangan serupa disampaikan oleh Robert Winerungan dari Universitas Negeri Manado. Ia mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi sambil mempertahankan harga BBM subsidi demi menjaga inflasi.
Robert menilai BBM non-subsidi umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat atas yang kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil. Ia juga menyebut harga BBM di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara lain, khususnya untuk BBM subsidi.
Meski demikian, Robert mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah peralihan konsumsi ke BBM subsidi. Ia menyarankan adanya pembatasan yang lebih tegas, misalnya melarang kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta menggunakan BBM subsidi.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap aman guna menghindari kelangkaan dan antrean panjang di masyarakat.
Mengacu pada data dari MyPertamina, sejumlah harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan per 18 April 2026, di antaranya:
Sementara itu, beberapa jenis BBM tetap tidak mengalami perubahan harga:
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Pemkot Bandung siapkan strategi menjaga layanan sampah di tengah kenaikan BBM. Program Sasapu Bandung diluncurkan untuk dorong partisipasi warga.
Pakar ITB ingatkan risiko mesin rusak dan biaya perbaikan belasan juta rupiah akibat mencampur atau menurunkan oktan BBM saat harga naik.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi yang dijual di SPBU, berlaku sejak 18 April 2026.
PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite mulai 18 April 2026. Cek daftar harga terbarunya di sini.
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut harga Pertamax berpotensi naik mengikuti harga minyak dunia, sementara Pertalite dipastikan aman hingga akhir 2026.
Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak dapat menahan kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Namun, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko terhadap performa hingga keawetan mesin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved