Harga BBM Naik, Pengangkutan Sampah di Bandung Terima Imbasnya

PEMERINTAH Kota Bandung tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan pengangkutan sampah di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan lonjakan harga solar dari sekitar Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter berdampak signifikan terhadap biaya operasional truk pengangkut sampah.

“Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita respons,” ujar Farhan, Jumat (24/4).

Baca juga : Bahaya Campur BBM dan Turun Oktan saat Harga BBM Nonsubsidi Naik

Selain kenaikan biaya, Pemkot Bandung juga menghadapi keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan pengangkut sampah dari wilayah Bandung Raya.

Akibatnya, sejumlah truk harus menunggu hingga menginap di area TPA, yang berdampak pada melambatnya siklus pengangkutan sampah.

“Jika tidak ada penyesuaian, secara perhitungan anggaran yang ada hanya mampu menopang operasional hingga sekitar akhir Oktober 2026,” jelasnya.

Baca juga : Harga LPG dan BBM Naik, Pertamina: Masyarakat Mampu Jangan Ambil Hak Warga Miskin

Pemkot Bandung saat ini mengkaji berbagai opsi, mulai dari efisiensi operasional, penyesuaian anggaran, hingga penyusunan strategi baru dalam pengelolaan sampah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyusun langkah yang lebih komprehensif dalam menjaga layanan kebersihan tetap optimal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung menggulirkan program “Sasapu Bandung” untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Program ini akan dilaksanakan rutin setiap hari Minggu mulai pukul 04.00 WIB dengan melibatkan seluruh unsur kewilayahan dan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Program ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih, melainkan gerakan bersama yang bertujuan membentuk budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan kota,” tuturnya.

Farhan menambahkan, kegiatan ini akan melibatkan camat, lurah, serta berbagai OPD secara bergiliran untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan dampak nyata di lapangan.

Menurutnya, persoalan kebersihan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan struktural, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat.

“Kita ingin membangun kesadaran dari dalam, bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya. (AN/I-1)