Bahlil Minta Warga Mampu tak Beralih ke BBM Subsidi usai Harga Non-Subsidi Naik

KENAIKAN tajam harga BBM non-subsidi memicu kekhawatiran terjadinya perpindahan konsumsi ke jenis BBM yang lebih murah, termasuk BBM subsidi. Kondisi ini muncul setelah PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi per 18 April 2026.

Adapun BBM yang mengalami kenaikan ialah Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi dan Pertamax (RON 92) tidak mengalami perubahan.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak beralih ke BBM subsidi.

Baca juga : Bahlil: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Masih Dibahas

“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan orang-orang yang mampu, hanya karena harga BBM RON 98 naik, lalu pindah ke subsidi. Itu sama saja mengambil hak masyarakat yang memang berhak menerimanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Ia menyebut pembelian BBM subsidi untuk kendaraan tertentu akan dibatasi hingga 50 liter per hari.

Menurut dia, kuota tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan harian kendaraan pribadi. Namun, pembatasan itu tidak berlaku bagi bus dan truk pengangkut kebutuhan pokok serta logistik.

Baca juga : Pembelian BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari, Ini Penjelasan Bahlil!

“Untuk bus, truk pengangkut beras, sayur, dan logistik, itu beda. Yang tidak boleh justru kendaraan untuk kegiatan yang tidak semestinya memakai BBM subsidi,” ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan pengisian BBM subsidi untuk sepeda motor sejauh ini masih belum dibatasi. Meski begitu, ia meminta masyarakat tetap menggunakan subsidi secara wajar dan tidak berlebihan.

Ia juga menyoroti praktik pembelian menggunakan jeriken atau pengisian berulang kali yang dinilai bisa mengganggu hak masyarakat lain yang membutuhkan.

“Pengawasan memang ada, tetapi yang paling penting adalah kesadaran diri. Jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk rakyat yang berhak justru disalahgunakan,” kata Bahlil.

Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah tidak berubahnya harga BBM subsidi diperkirakan akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga distribusi energi tetap adil dan tepat sasaran. (Z-10)