Berita Terbaru Dpr Rl Hari Ini

Harga Minyak Naik, DPR Pertanyakan Kekuatan APBN ke Menteri Purbaya

DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.

Fraksi PDIP Tegaskan Isu DPR Setujui Penutupan Alfamart-Indomaret Hoaks

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar luas di media sosial mengenai penghentian operasional maupun ekspansi gerai Alfamart dan Indomaret.

Komisi I DPR RI Batalkan Seluruh Agenda Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi I DPR RI resmi membatalkan seluruh rencana kunjungan kerja ke luar negeri setelah adanya keputusan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik.

DPR Soroti Kebijakan Pembatasan Konsumsi Gula, Garam dan Lemak

Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.

Polri Didesak Usut Tuntas Kasus Kematian Diplomat Kemenlu

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri  Arya Daru Pangayunan.

Sahroni Minta Kejagung dan PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi Sritex  

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK membuka semua aliran dana dan melacak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi kredit bank yang dilakukan Sritex.

DPR Sebut Permintaan Status Ojol Menjadi Karyawan belum Bisa Diputuskan

KETUA Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pihaknya telah menerima permintaan kejelasan status dan perlindungan yang diajukan koalisi ojek online (ojol).

DPR Apresiasi Kinerja KAI dalam Pelayanan Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun Ini

Ada peningkatan signifikan dalam pelayanan transportasi kereta api terutama dalam hal kontinuitas kapasitas angkut dan kenyamanan penumpang.

DPR Setuju Advokat tidak Bisa Dituntut saat Bela Klien

Komisi III DPR langsung menyetujui usulan terkait advokat yang tak dapat dituntut ketika sedang membela klien dan diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DPR Rekomendasikan 6 Langkah Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Banyak pekerja migran indonesia menghadapi masalah, seperti kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia