Ekonom Sebut Keputusan Tahan Harga BBM Subsidi Sebagai Delay Policy Adjustment

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut secara jangka pendek keputusan menahan harga BBM subsidi di tengah asumsi minyak US$100 per barel memang terlihat populis dan menjaga daya beli. Namun, katanya, jika ditarik lebih dalam, ini adalah bentuk delay policy adjustment yang memindahkan tekanan dari masyarakat ke fiskal.

"Dengan sensitivitas APBN yang tinggi terhadap harga minyak di mana setiap kenaikan US$1 bisa menambah beban subsidi hingga belasan triliun rupiah ruang fiskal akan cepat tergerus," kata Rizal saat dihubungi, Senin (6/4).

Penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai bantalan juga perlu dikritisi. Pasalnya, kata Rizal, SAL sejatinya adalah buffer untuk kondisi darurat, bukan instrumen pembiayaan struktural.

Baca juga : Selat Hormuz Terancam Ditutup, Subsidi BBM Bisa Tembus Rp500 Triliun

Di sisi lain, narasi bahwa defisit bisa dijaga di kisaran 2,9% melalui efisiensi perlu diuji secara lebih realistis. Menurut Rizal, penghematan anggaran dalam praktik sering kali tidak menyasar belanja yang tidak produktif, melainkan justru memotong belanja pembangunan yang memiliki multiplier tinggi.

"Ini berisiko menciptakan ilusi stabilitas fiskal di atas kertas, tetapi mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan tanpa risiko karena menggeser beban dari harga energi ke kualitas APBN," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya sudah menguji ketahanan anggaran dengan harga minyak dunia hingga rata-rata US$100dolar per barel sampai akhir tahun.

Baca juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Naikkan Harga BBM demi Selamatkan APBN

Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.

"Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi, tidak terkendali. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," papar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4).

"Tapi rasanya kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas US$100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa," ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat tidak usah khawatir dan berspekulasi bahwa pemerintah bisa kehabisan anggaran.

"Gini-gini uangnya banyak, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung, cukup," pungkasnya. (Ifa/P-3)