Purbaya Sebut Kenaikan BBM Bisa Bebani Rakyat & Perlambat Ekonomi

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan utama di balik keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga minyak dunia melonjak akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.

Menurut Purbaya, opsi menaikkan harga BBM memang kerap muncul dalam perdebatan para ekonom. Namun pemerintah menilai langkah itu bukan pilihan paling tepat, terutama ketika dampaknya langsung menghantam daya beli masyarakat bawah.

“Di luar pasti ada yang bertanya, kenapa pemerintah atau Presiden tidak sekalian menaikkan BBM agar penerimaan bertambah. Perdebatan itu sudah lama ada di kalangan ekonom,” ujar Purbaya usai makan siang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4).

Baca juga : Harga Minyak Tembus US$100, Purbaya: Tenang, BBM Subsidi belum Naik!

Purbaya menegaskan, kenaikan harga BBM bukan sekadar soal menambah ruang fiskal negara. Ada konsekuensi besar terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, saat harga BBM dinaikkan, uang yang sebelumnya dibelanjakan masyarakat akan berpindah ke pemerintah. Masalahnya, belum tentu belanja pemerintah seefisien pengeluaran rakyat dalam menjaga aktivitas ekonomi.

“Kalau harga BBM saya naikkan, uangnya masuk ke saya, tapi masyarakat harus bayar lebih mahal. Itu bisa membuat ekonomi melambat. Uang itu memang bisa dibelanjakan lagi oleh pemerintah, tetapi pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang, masyarakat atau pemerintah?” kata dia.

Baca juga : Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi tak Naik di 2026

Dalam pandangan Purbaya, untuk jangka pendek, masyarakat justru lebih efektif membelanjakan uang sesuai kebutuhan nyata. Karena itu, menarik porsi belanja rakyat terlalu besar berisiko mengurangi efisiensi perputaran ekonomi.

Ia menggambarkan situasi tersebut lewat analogi sederhana, ketika pendapatan masyarakat dipotong lebih banyak oleh negara, ruang belanja rumah tangga menyusut. Sementara belanja pemerintah, meski besar, tidak selalu setepat sasaran seperti konsumsi langsung masyarakat.

“Orang membelanjakan uang sesuai kebutuhannya, jadi lebih pas. Kalau di pemerintah, distribusinya bisa pukul rata ke kementerian atau lembaga, sehingga efisiensinya menurun. Itu gambaran sederhananya,” ujar Purbaya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan menahan harga BBM bersubsidi bukan semata langkah politis, melainkan juga didasarkan pada hitung-hitungan ekonomi: menjaga uang tetap beredar di tangan masyarakat agar konsumsi tidak terpukul.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar, tidak akan naik hingga akhir 2026. Keputusan itu diambil di tengah tekanan global yang mendorong harga minyak ke level tinggi.

Meski demikian, Purbaya memastikan kemampuan fiskal pemerintah masih cukup kuat. Ia menyebut Kementerian Keuangan telah menguji ketahanan APBN dengan asumsi harga minyak mentah dunia rata-rata mencapai US$100 per barel hingga akhir tahun.

Dari simulasi tersebut, pemerintah meyakini defisit anggaran tetap bisa dijaga di kisaran 2,9%, terutama lewat langkah penghematan dan efisiensi belanja.

“Anggaran kami cukup. Kalau benar-benar terdesak, selama pasokan ada, pemerintah masih punya bantalan dana sekitar Rp420 triliun dalam bentuk saldo anggaran lebih atau SAL. Itu masih bisa digunakan,” kata Purbaya.

Ia juga menilai kemungkinan harga minyak bertahan lama di atas US$100 per barel masih relatif kecil. Faktor politik global, terutama dinamika di Amerika Serikat, disebut ikut memengaruhi prospek tersebut.

Karena itu, Purbaya meminta publik tidak terburu-buru berspekulasi bahwa pemerintah akan kehabisan amunisi fiskal untuk menahan harga energi.

“Uang kita cukup. Setiap kebijakan tentu ada konsekuensi biayanya, dan semuanya sudah kami hitung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya. (Z-10)