Indef Sebut Subsidi Harusnya Sasar Individu Bukan Komoditas

DI tengah gejolak global, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi belum mengalami kenaikan. Salah satu konsiderasinya adalah inflasi dan juga daya beli dari masyarakat.

Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat subsidi BBM tersebut sebagian besar masih tidak tepat sasaran. Karena itu, subsidi dinilai harus ditargetkan kepada individu, bukan komoditas.

"Berdasarkan kajian Indef di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengkonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Harusnya pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan, daripada masyarakat kelas menengah ke atas," kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga : Anggaran Rp434,3 Triliun dari APBN 2024 Dialokasikan Cuma Untuk Subsidi, Berikut Rinciannya!

Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan atau penggunaan di luar seharusnya.

"Ke depannya kami ingin mendorong bahwa subsidi itu harus lebih targeted, bukan kepada komoditasnya, tetapi kepada individunya," papar Andry.

"Jadi individu dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu, itu berhak juga mereka mengkonsumsi produk-produk yang sama dengan mereka yang mengkonsumsi di masyarakat kelas menengah ke atas. Misalnya Pertamax," jelasnya.

Baca juga : Subsidi Disalurkan dalam BLT, Waspadai Akurasi Data Penerima

Andry mengingatkan bahwa ketika gejolak geopolitik terjadi seperti sekarang, imbasnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah tetapi juga masyarakat.

"Ketika tekanan fiskal cukup besar tentu saja alokasi daripada belanja pemerintah itu malah difokuskan kepada shock absorber. Uni yang tidak kita inginkan ke depannya. Kita ingin semakin tahan energi di Indonesia itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," paparnya.

"Kalkulasi kami beban fiskal Pertalite saja itu dapat meningkat 380% ketika kondisi krisis geopolitik ini terjadi. Dan total daripada subsidi dan juga kompensasi itu bisa meningkat 50% dari kondisi normal," pungkasnya. (Ifa/P-3)