Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN work from home (WFH) satu hari per minggu dinilai sebagai langkah respons cepat pemerintah dalam meredam dampak gejolak geopolitik global, khususnya konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan dan mencapai ketahanan energi dalam jangka panjang.
Direktur Riset Finansial Center of Reform on Economics Indonesia (CoRE) Etika Karyani Suwondo menyatakan, kebijakan WFH perlu dipahami sebagai langkah darurat di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.
“Kebijakan WFH satu hari/minggu perlu dipahami dalam rangka respons darurat terhadap eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya ancaman gangguan blokade Selat Hormuz yang dapat memicu lonjakan harga energi dan membebani APBN,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/3).
Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah perlu melampaui kebijakan taktis tersebut dengan strategi yang lebih komprehensif.
“Namun, untuk menghadapi risiko struktural yang bersifat jangka panjang, pemerintah harus melampaui langkah taktis, seperti WFH dan fokus pada diversifikasi pasokan, transisi energi, dan penguatan cadangan energi nasional. Kombinasi antara langkah cepat dan strategi struktural inilah yang akan memastikan ketahanan energi tetap terjaga,” lanjutnya.
Etika juga menyoroti bahwa upaya efisiensi energi tidak boleh hanya dibebankan pada sektor rumah tangga dan pekerja kantoran. Menurutnya, sektor dengan konsumsi energi besar justru harus menjadi fokus utama kebijakan.
“Efisiensi energi tidak boleh hanya menyasar rumah tangga dan pekerja kantoran, sementara sektor industri, korporasi, dan elite pemerintah yang konsumsinya jauh lebih besar luput dari tekanan,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Salah satu opsi yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah kebijakan WFH guna mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap dampak konflik geopolitik, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. (H-3)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Negosiasi AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. AS menuntut komitmen nuklir Iran, namun hasilnya nihil.
PEGAWAI Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, Jumat (10/4) resmi melaksanakan Work From Home (WFH).
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, telah menerapkan skema Work From Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko.
Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi menjadi kunci utama untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah untuk mendorong ketahanan energi nasional.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menjajaki kerja sama pengembangan bioetanol melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina Group dan Medco Group.
Di tengah kebutuhan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk mendorong hilirisasi sawit.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved