Menilik Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Energi Nuklir melalui Transparansi dan Mitigasi Risiko

PURNOMO Yusgiantoro Center (PYC), organisasi nirlaba independen yang berfokus pada ketahanan energi dan keamanan nasional, menyelenggarakan diskusi panel PYC Talks Vol. 2 bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana” di Jakarta,  Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, industri, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional yang berkelanjutan.

Dalam sambutan pembuka, Prof. Purnomo Yusgiantoro (Founder dan Dewan pembina PYC) menegaskan  pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko. Hal ini diperkuat dalam penutup oleh I Filda C. Yusgiantoro ,Ketua Umum PYC, yang menekankan komitmen PYC dalam mendorong kebijakan energi berbasis kajian yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang.

Baca juga : 25 Perlintasan Sebidang di Sumut Ditertibkan demi Keamanan Perjalanan

Diskusi menghadirkan beragam perspektif strategis. Dr. Yayat Ruyat (Dewan Pertahanan Nasional) menyoroti bahwa energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional. Namun, pembangunan PLTN juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional mengingat statusnya sebagai objek vital strategis.

Dari sisi sistem ketenagalistrikan, Didik Fauzi Dakhlan (PT PLN Persero) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan integrasi jaringan listrik nasional agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi.

Sementara itu, Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto dari BRIN & Dewan Riset Nasional  menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. Penerimaan publik dan Social Licence to Operate (SLO) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti. Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen.

Dari perspektif sosial, Dr. Netty Herawati (Universitas Tanjungpura) menekankan bahwa tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik. Kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di tingkat akar rumput.

Diskusi ini menghasilkan beberapa poin utama. Pertama, transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen. Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan publik sejak awal. Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia. (H-2)