Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LONJAKAN harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah membuat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri sulit dihindari. Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kenaikan harga BBM saat ini merupakan langkah rasional guna menjaga stabilitas fiskal dan mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian membengkak.
Hendry menjelaskan harga minyak dunia kini berpotensi menembus angka di atas US$100 per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel.
“Kondisi geopolitik sekarang membawa pemerintah dalam dilema yang sulit. Menahan harga berarti mempertaruhkan disiplin fiskal, sementara menaikkan harga berisiko pada inflasi. Namun, membiarkan subsidi melonjak tanpa penyesuaian akan sangat membahayakan APBN,” ujar Hendry melalui keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Berdasarkan analisisnya, setiap kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp10,3 triliun. Jika pemerintah tetap menahan harga di tengah lonjakan global, defisit APBN berisiko melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hendry memaparkan dua skenario kenaikan harga jika harga minyak dunia berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel. Pertalite diperkirakan naik 5-10% menjadi Rp10.500 – Rp11.000 per liter (dari Rp10.000). Solar Subsidi diperkirakan naik menjadi Rp7.150 – Rp7.500 per liter (dari Rp 6.800).
Namun, jika harga minyak dunia menetap di atas US$100 per barel dalam waktu lama, harga Pertalite diprediksi bisa menyentuh Rp12.000 per liter dan Solar hingga Rp8.200 per liter. "Tanpa penyesuaian di level ini, defisit APBN bisa meluas hingga 3,6% PDB," tambahnya.
Meski dinilai rasional secara fiskal, Hendry mengingatkan pemerintah akan ancaman stagflasi atau kondisi di mana inflasi tinggi terjadi saat pertumbuhan ekonomi melambat. Kenaikan harga BBM akan langsung menggerus daya beli masyarakat jika tidak dibarengi dengan jaring pengaman sosial yang kuat.
“Pemerintah harus menyiapkan social safety net yang tepat sasaran. Kenaikan harga tanpa kompensasi akan menyebabkan masyarakat terhimpit karena pendapatan tetap sementara pengeluaran meningkat,” tegas Hendry. (Z-2)
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
Penggunaan AC mobil yang tidak sehat ternyata memicu pemborosan BBM. Simak penjelasan ahli mengenai komponen AC dan tips perawatannya agar tetap efisien.
Pakar ITB ingatkan risiko mesin rusak dan biaya perbaikan belasan juta rupiah akibat mencampur atau menurunkan oktan BBM saat harga naik.
anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah, mengingatkan pemerintah untuk terus berinovasi dalam melakukan transisi energi
Pakar otomotif ITB ingatkan risiko penurunan performa hingga kerusakan mesin jika nekat pakai BBM oktan rendah demi hemat biaya.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved