Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina terus memperluas jangkauan distribusi BBM dan LPG di Tanah Air. Hingga 2025, titik distribusi BBM telah mencapai 15.345 titik dan pangkalan LPG sebanyak 269.096 titik di 38 provinsi seluruh Indonesia. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perusahaan bergerak menyalurkan energi hingga daerah terpencil. Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara.
"Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability) dan produk energi yang dibutuhkan, bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Fadjar dalam keterangan yang dikutip, Senin (22/9).
Fadjar mengungkapkan, dalam mendistribusikan energi Pertamina tidak hanya berada pada area perkotaan, namun harus menjangkau titik-titik tersulit seperti wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pada wilayah 3T ini, sejak 2017-2024, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading telah mengoperasikan 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga. BBM Satu Harga memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapat harga BBM yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.
BBM Satu Harga tersebar di Sumatera sebanyak 86 titik, Kalimantan 112 titik, Sulawesi 60 titik, Nusa Tenggara 102 titik, Maluku 87 titik dan Papua 121 titik, serta Jawa dan Bali sebanyak 5 titik.
"Program BBM Satu Harga memberikan dampak positif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah 3T, dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM,” imbuh Fadjar.
Selain itu, Pertamina juga terus mendorong pengembangan Pertashop sebagai titik distribusi energi yang lebih luas, termasuk produk non-subsidi seperti Pertamax 92 dan Bright Gas. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan distribusi energi.
Dalam penyaluran LPG Subsidi, Pertamina juga menjalankan program One Village One Outlet (OVOO), yang kini telah menjangkau 70.448 desa/kelurahan atau 98% wilayah Indonesia. Keberadaan Pangkalan LPG tersebut telah memudahkan masyarakat hingga wilayah pelosok dalam memperoleh LPG.
"Upaya distribusi energi bagi Pertamina tak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, juga untuk menggerakan industri-industri, sehingga ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (E-3)
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
Penggunaan AC mobil yang tidak sehat ternyata memicu pemborosan BBM. Simak penjelasan ahli mengenai komponen AC dan tips perawatannya agar tetap efisien.
Pakar ITB ingatkan risiko mesin rusak dan biaya perbaikan belasan juta rupiah akibat mencampur atau menurunkan oktan BBM saat harga naik.
anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah, mengingatkan pemerintah untuk terus berinovasi dalam melakukan transisi energi
Pakar otomotif ITB ingatkan risiko penurunan performa hingga kerusakan mesin jika nekat pakai BBM oktan rendah demi hemat biaya.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved