Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, FSPPB Kawal Kedaulatan Energi Nasional

MOMENTUM bersejarah bagi kedaulatan energi Indonesia tercipta saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memimpin prosesi groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Di balik langkah strategis pemerintah ini, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hadir secara nyata untuk memastikan bahwa setiap derap pembangunan industri ini tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Presiden FSPPB Arie Gumelar yang hadir dalam agenda groundbreaking tersebut menilai hal itu bukan sekadar seremonial. "Hal ini menjadi simbol kuat sinergi antara kebijakan pemerintah dengan militansi para pekerja dalam menjaga aset vital negara," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4).

Baca juga : Genjot Produksi Migas 10,4 Persen, Saka Energi Targetkan 24.000 BOEPD pada 2026

Presiden Prabowo Subianto bahkan secara khusus menyapa langsung dengannya dan memberikan pengakuan implisit atas peran serikat pekerja sebagai mitra strategis yang selama ini gigih berjuang mengawal Pertamina agar tetap menjadi soko guru ketahanan energi.

"Pertemuan kedua Presiden ini bukan kali pertama. Pada saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan pada 12 Januari 2026 yang lalu Presiden Prabowo Subianto juga sempat berjabat tangan dan berdialog dengan Presiden FSPPB," tambahnya.

Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun. Fokus utama dari agenda ini adalah penguatan infrastruktur energi yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero), di antaranya:

Baca juga : Prabowo Panggil Zulhas dan Bahlil, Bahas Ketahanan Pangan dan Energi Imbas Krisis Timur Tengah

"Pertama, pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline (Dumai & Cilacap) dengan kapasitas gabungan mencapai 62 ribu barel per hari, proyek ini ditargetkan mampu menyubstitusi impor gasoline hingga 2 juta kiloliter," kata dia.

Menurut Arie, langkah ini merupakan jawaban atas perjuangan panjang para pekerja Pertamina yang menginginkan kemandirian suplai energi tanpa ketergantungan pada pihak asing.

"Kedua, Penguatan Infrastruktur Distribusi: Pembangunan terminal tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan total kapasitas 153 ribu kiloliter. Perluasan ini krusial untuk memastikan keadilan energi hingga ke pelosok negeri," terangnya.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan bahwa keterlibatan serikat pekerja adalah kunci untuk memastikan proyek hilirisasi ini tidak melenceng dari semangat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Bagi FSPPB, hilirisasi bukan sekadar angka investasi, melainkan perjuangan untuk memastikan kekayaan alam dikelola secara mandiri oleh putra-putri bangsa.

Kehadiran elemen pekerja dalam setiap proyek strategis nasional adalah bentuk komitmen FSPPB dalam mengawal ketahanan serta kedaulatan migas dan ekonomi nasional. FSPPB memastikan bahwa Pertamina tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi benar-benar hadir sebagai benteng pertahanan energi nasional.

"Selain sektor migas, groundbreaking ini juga mencakup 11 proyek krusial lainnya di sektor mineral dan pertanian, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, hingga pengolahan hasil bumi di Maluku Tengah," ujarnya.

Melalui sinergi antara visi besar pemerintah dan pengawalan ketat dari FSPPB, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri mandiri yang berdaya saing global. (Cah/P-3)