SK Mandek 300 Hari, Partai Ummat Geram! SK Tak Kunjung Terbit, Sinyal Demokrasi ‘Diganggu’?

PRESIDEN Prabowo Subianto diharapkan dapat menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan menjaga iklim demokrasi tetap sehat dan memberi kesempatan pada setiap kekuatan politik di Tanah Air dapat berkembang. Jangan sampai demokrasi yang telah ditegakkan justru tercederai oleh sikap oknum pejabat di pemerintahan yang berupaya menyingkirkan kekuatan politik menuju 2029.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi merespons sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) RI yang belum mengesahkan Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat 2025-2030. Kepengurusan tersebut telah diajukan oleh Partai Ummat ke Kemenkum sejak 7 Juli 2025.

”Hingga hari ini, Kemenkum belum menetapkan pengesahan SK tersebut, meskipun seluruh dokumen persyaratan administratif dan substantif telah diserahkan secara lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU),” ujar Ridho dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat secara resmi mendesak Kemenkum RI untuk segera menerbitkan SK Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat 2025-2030 hasil Musyawarah Majelis Syura. 

Menurut Ridho, sesuai UU Partai Politik pasal 23 ayat (3) UU Nomor  2 Tahun 2011, pengesahan oleh Menteri Hukum seharusnya ditetapkan paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap. 

”Namun kenyataannya, hingga hari ini telah terhitung 300 hari lebih atau 10 bulan, Kemenkum belum juga menetapkan pengesahan SK tersebut,” imbuhnya. 

Baca juga : Amien Rais Sebut Gibran Milenial Gadungan

Ridho menyatakan, keterlambatan ini sangat merugikan Partai Ummat karena menghambat langkah-langkah strategis partai, termasuk konsolidasi organisasi di tingkat daerah dan persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. 

”Berbagai langkah proaktif telah dilakukan oleh Partai Ummat, termasuk dengan berkirim surat secara formal atau dengan datang langsung ke kantor Kemenkum. Semua upaya tersebut telah dilakukan berulang kali. Tapi, hingga hari ini, hasilnya masih nihil,” jelas Ridho. 

Ia menjelaskan, upaya komunikasi langsung dengan para pejabat yang berwenang hingga menteri, telah dilakukan. Akan tetapi, mereka memberi jawaban klasik dan saling lempar seperti “sudah sampai meja pimpinan” atau “saya cek dulu dengan Dirjen”. 

”Tendensi saling lempar ke atas dan ke bawah seperti ini menimbulkan tanda tanya besar dan di saat yang bersamaan memberi sinyal kuat adanya intervensi dari pihak tertentu untuk menghambat proses pengesahan kepengurusan baru Partai Ummat,” ujarnya. 

Apalagi, upaya untuk menyingkirkan Partai Ummat pernah terjadi sebelumnya, yakni pada proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024. ”Karena itu, sulit bagi kami untuk tidak menarik kesimpulan bahwa ada upaya kembali untuk men-single out (menyingkirkan) Partai Ummat, yang kali ini melalui Kementerian Hukum,” katanya.  

Ridho pun mengingatkan upaya menyingkirkan kekuatan politik umat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.  Kepengurusan suatu partai politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi, di mana hal ini telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo sendiri melalui pendirian partai politik untuk mengikuti jalannya Pemilu dan Pemilihan Presiden.

”Karena itu, kami meminta Presiden Prabowo untuk mengingatkan jajarannya supaya menjaga iklim demokrasi ini tetap sehat, tanpa melakukan intervensi politik seperti terjadi di waktu lalu,” tegas Ridho. 

Atas kondisi tersebut, DPP Partai Ummat mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Pertama, mengecam adanya intervensi dalam bentuk apapun di dalam proses pengesahan SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat, karena bertentangan dengan undang-undang.

”Kami mendesak Menteri Hukum untuk segera menetapkan pengesahan SK Kepengurusan Partai Ummat, demi menjamin asas kepastian hukum dan asas umum pemerintahan yang baik; dan untuk selanjutnya,” ujar Ridho.

Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan prinsip kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

”Partai Ummat berkomitmen untuk terus berjuang di jalur konstitusi dan berharap pemerintah tetap dapat menjaga netralitas serta integritas di dalam mengelola administrasi hukum partai politik di Indonesia,” tandasnya. (Cah/P-3)