Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa kinerja pemerintah dalam penyerapan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan pada tahun ini tidak terlalu baik.
"Kita tahu di Januari, Februari penyerapan sangat rendah sekali, bahkan pertumbuhannya minus gitu kan. Ini kenapa terjadi? Ada masalah Core Tax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei itu masih minus," ucap Huda di Kantor Celios, Jakarta, Kamis (4/9).
Sebagaimana diketahui, realisasi pajak hingga Mei 2025 hanya berada di angka 31,21%. Huda menegaskan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi di Mei sudah 38% dan di 2023 bahkan sudah mencapai 48%.
"Di tahun ini itu 31,21%. Begitu juga dengan realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini. Padahal kalau kita lihat di tahun depan itu penerimaan perpajakan itu naik 13%. Jangan lupa juga kita sudah tidak ada PNBP karena dividen itu ditarik ke Danantara," terang Huda.
Oleh karenanya, Huda menilai bahwa pemerintah memiliki tugas yang sangat berat karena tumpuan utama penerimaan Indonesia sendiri berada di sektor perpajakan yang mana hingga Mei tahun ini masih berada di angka minus.
"Bagaimana mungkin sebenarnya Menteri dengan kinerja yang boleh dibilang buruk ini harus mengamban penerimaan perpajakan hingga 13%. Ini yang jadi alasan kita mengapa Sri Mulyani itu harus dievaluasi bahkan dicopot," tukasnya. (E-3)
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved