OJK: Bursa Karbon Indonesia Terbesar di ASEAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Bursa Karbon Indonesia sudah lebih baik dibandingkan bursa karbon di negara-negara lain. Bahkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi yang terbesar. Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Aldy Erfanda, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep perdagangan karbon yang begitu kompleks.

"Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. Artinya  dilakukan penetapan cap atau allowance. Kemudian dilakukan juga perdagangan karbon yang berarti diterapkan pajak karbon," ujar Aldy melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/3).

Sementara, di negara lain, ia melihat bursa karbon dijalankan dengan lebih sederhana. Mereka langsung mengenakan pajak tanpa ada penetapan batas atas.

Baca juga : Lampung Punya Potensi Raih Insentif Karbon

"Tidak ada fasilitas tradingnya. Negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara yang menerapkan batas atas dan perdagangannya, tapi tidak ada pajaknyanya. Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih karena sudah mencakup semua,” kata Aldy.

Secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon.

"Kita sangat spesifik untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Semua sektor bekerja. Secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau framework yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK," tuturnya

Baca juga : Ini Empat Skema Perdagangan Karbon yang Disiapkan BEI

Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdana pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Ke depan, Aldy mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Dalam waktu dekat pemerintah merencanakan proyek pilot perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia.

"Kita sudah rapat kordinasi regulator antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, OJK, ESDM, dan KLHK. Targetnya, di 2024 sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang  sudah ada regulasi mendasarnya,” tandasnya. (RO/Z-11)