Berita Terbaru Pajak Karbon Hari Ini

Pengenaan Pajak Karbon Menghadapi Penolakan di Tengah Meningkatnya Biaya Hidup di Kanada

Pengenalan pajak karbon oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, untuk menekan emisi CO2 dihadapkan pada penolakan. 

OJK: Bursa Karbon Indonesia Terbesar di ASEAN

OJK mengungkapkan Bursa Karbon Indonesia sudah lebih baik dibandingkan bursa karbon di negara-negara lain. Bahkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi yang terbesar.

Cak Imin Singgung Penundaan Implementasi Pajak Karbon hingga 2025

CALON wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar menyinggung soal penundaan implementasi pajak karbon hingga 2025.

Gap Investasi Pendanaan Dekarbonisasi Tembus Rp458,2 Triliun

Skenario investasi dekarbonisasi menuju net zero emission (NZE) membutuhkan pendanaan hingga Rp794,8 triliun per tahun. Namun, ada gap atau kesenjangan pendanaan mencapai Rp458,2 triliun.

Hipmi Dukung Peluncuran Bursa Karbon Indonesia 

Upaya penurunan emisi CO2 harus memperhatikan aspek ekonomi, sehingga penerapan pajak karbon tidak berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian di Indonesia.

HIPMI Minta Pemerintah Dorong Pembentukan Peraturan Pajak Karbon 

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengungkapkan bahwa perlu adanya sikap pemerintah terkait dengan bahayanya C02 terhadap masa depan lingkungan di Indonesia.

Mengkritisi Instrumen Pajak Karbon sebagai Pengendali Polutan Udara

Keterkaitan antara emisi karbon dan aspek kehidrometeorologian dapat dilihat pada data keikliman dan kelautan Indonesia.

Luhut Undang Investor Garap Bisnis Penyimpanan Emisi Karbon 400 Giga Ton di RI

Indonesia memiliki potensi dan peluang besar dalam penyimpanan emisi karbon secara permanen melalui teknologi Carbon Capture Storage (CCS).

OJK Terbitkan Aturan Perdagangan Bursa Karbon

"OJK telah menerbitkan POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon yang mengatur persyaratan, perizinan, serta tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon."

Transisi Energi, 99 PLTU Batu Bara Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PEMERINTAH  Indonesia akan memasukkan 99 PLTU berbasis batu bara dalam perdagangan karbon tahun ini.

Pemerintah Siapkan Aturan Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan

Pemerintah menyiapkan sejumlah peraturan turunan untuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

Kredit Karbon, Metode Memerangi Deforestasi yang Kini Jadi Perdebatan

Skandal baru-baru ini telah membayangi industri kredit karbon, sekaligus mengungkap lanskap yang penuh dengan peluang pencucian hijau (greenwashing).

Pesan Menkeu ke Pengusaha: Siap-Siap Ada Kebijakan Pajak Karbon

Kebijakan pajak karbon bertujuan menyeimbangkan ekonomi dan menekan dampak lingkungan dari emisi karbon. Salah satu upaya, yakni membuat emisi karbon menjadi sesuatu yang bernilai.

Perekonomian Global Belum Kondusif, Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Ditunda

"Dengan kondisi saat ini, pemerintah mempertimbangkan untuk mereview kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,"

Pajak Karbon untuk Mengubah Perilaku Masyarakat

Untuk mewujudkan ekonomi hijau, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.

Airlangga Pastikan Pajak Karbon Berlaku di PLTU Batu Bara Juli Ini

Indonesia mulai menerapkan skema perdagangan karbon (cap and trade) dan skema pajak karbon (cap and tax). Dalam waktu dekat upaya ini menyasar pada pembangkit listrik.

Kadin Sebut Perdagangan Karbon Dimonopoli AS dan Uni Eropa  

"Metode konversi karbon yang bisa diperdagangkan di bursa komoditi saat ini dimonopoli oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa," ujarnya

ChildFund Dorong Alokasi Pajak Karbon untuk Pemenuhan Hak Anak 

ChildFund yang bekerja di Indonesia melalui kemitraan dengan Kementerian Sosial menilai beratnya dampak polusi udara terhadap anak perlu diatasi. 

Sumber Pendanaan FoLU Net Sink 2030 dari Swasta Masih Minim

Biaya mitigasi LTS-LCCP menuju net sink untuk periode 2020-2030 diproyeksikan sebesar Rp204,02 triliun atau Rp18,55 triliun per tahun.

PPATK: Pajak Karbon Rawan Pencucian Uang dan Korupsi

"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian uang,"

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting