Terima Parlemen Uni Eropa, DPR Bahas Terkait Pembatasan Kelapa Sawit

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Kunjungan ini membahas berbagai macam permasalahan global, energi terbarukan hingga agenda politik Indonesia menjelang pemilihan umum 2024.

Selain itu, dibahas pula persoalan terkait perdagangan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang mengalami pembatasan karena kekhawatiran atas isu deforestasi.

“Jadi memang diskusinya sangat luas. Tetapi kita selalu menerima delegasi dari Parlemen Eropa ini, dari banyak Komisi mereka juga sering hadir setahun bisa 2-3 kali ya mungkin lebih," jelasnya.

"Dan saya kira ini adalah satu hal yang sangat positif, artinya mereka mempunyai perhatian lebih ke kawasan ASEAN dan khususnya pada Indonesia. Dan selalu kita terima di DPR RI oleh BKSAP,” ujar Fadli Zon.

Baca juga: RI-Malaysia Sepakat Perjuangkan Sawit ke Uni Eropa

Dalam bidang ekonomi, dalam pertemuan ini membahas mengenai persoalan pembatasan ekspor kelapa sawit karena aspek deforestasi dan kesehatan.

Kampanye hitam terkait deforestasi ini tidak dapat dipungkiri lantaran terjadi banyaknya kebakaran hutan di Indonesia pada masa lalu.

Terkait Kesehatan, saturated fat yang dinilai membuat kelapa sawit berbahaya juga ditemukan di produk lainnya seperti keju, coklat, dan sebagainya.

“Beberapa tahun belakangan ini ekspor kelapa sawit kita itu dihambat, karena ada keputusan-keputusan yang bisa dianggap juga sebagai trade barrier ya gitu, tuduhan-tuduhan deforestasi dan seterusnya," ucap Fadli.

"Tapi kita dari sisi parlemen ya, DPR RI kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa mungkin itu ada kasus per kasus tetapi secara umum sekarang ini sudah jauh lebih baik itu dan harusnya tidak ada lagi hambatan terhadap produk-produk ekspor kita, baik kelapa sawit maupun komoditas lainnya,” jelasnya. 

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun ini telah mengalami penurunan.

Oleh karena itu, politikus Fraksi Partai Gerindra itu pun menolak alasan lingkungan hidup yang menjadi hambatan dalam Indonesia melakukan ekspor kelapa sawit.

Ia pun menilai butuh diplomasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, parlemen maupun pihak swasta untuk mengatasi persoalan ekspor minyak kelapa sawit ini.

“Saya kira pada umumnya mereka sudah banyak kemajuan tetapi kan tentu ada politiknya juga di situ ya. Ada juga negara-negara tertentu yang ingin memproteksi atau melindungi kepentingan para petani bunga matahari karena bersaing ya minyaknya mereka dengan minyak kelapa sawit kita," jelasnya.

"Jadi ini adalah tugas diplomasi baik itu dari pemerintah, negara maupun dari DPR dan juga masyarakat Indonesia lainnya dan terutama juga dari para swasta yang berkiprah di bidang ini,” pungkasnya. (RO/OL-09)