Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI pendapatan negara pada 2021 melampaui target APBN. Tercatat pemasukan negara mencapai 115,35% dari target, menjadi yang tertinggi dalam dalam 12 tahun terakhir. Demikian disampaikan Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/6).
"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir," tuturnya.
Laporan Kemenkeu menunjukkan, pendapatan negara di 2021 mencapai Rp2.111,3 triliun, tumbuh 22,6% dari realisasi pada 2020. Pemasukan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, PNBP Rp458,5 triliun, dan hibah Rp5 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan pajak pada 2021 tercatat 107,15% dari target APBN 2021. Realisasi tersebut menggambarkan kinerja penerimaan negara telah kembali ke level prapandemi.
Adapun realisasi belanja negara di 2021 tercatat sebesar Rp2.786,4 triliun, atau 101,32% dari alokasi di dalam APBN. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.007 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp785,7 triliun.
Baca juga: DPR Minta Pendaftaran BBM Subsidi tidak Menyulitkan Masyarakat
Dus, defisit anggaran di 2021 tercatat sebesar Rp775,06 triliun, setara 4,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yang 5,7% dari PDB," terang Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran 2021 tercatat sebesar Rp871,7 triliun, setara 86,62% dari target APBN yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Fokus pembiayaan anggaran tahun lalu difokuskan untuk menutup defisit dan investasi pemerintah kepada perusahaan BUMN serta BLU.
Sri Mulyani yang karib disapa Ani tersebut menyampaikan, dari kinerja anggaran itu, terdapat sisa lebih pembiayaan sebesar Rp96,6 triliun. Sisa anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda.
"Ini agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan menjadi kuat dalam menyongsong 2023," pungkas dia. (OL-4)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved