Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi merespons upaya Pertamina dalam melakukan efisiensi di seluruh lini bisnis. Baik efisiensi pada holding maupun subholding mulai dari hulu, pengolahan, sampai hilir.
Efisiensi ini dinilai tepat, di saat kondisi yang sulit akibat geopolitik dan tekanan harga harga minyak dunia yang sangat tinggi. Begitu pun, lanjut Kholid, masyarakat juga diimbau untuk bijak menggunakan BBM dan LPG subsidi.
“Saya kira bagus, efisiensi itu membuat Pertamina bisa bertahan di tengah disrupsi geopolitik. Bahkan, karena efisensi itu, laba Pertamina bisa naik dibanding tahun sebelumnya,” kata Kholid dalam keterangannya, Selasa (21/6).
Kholid mengatakan, upaya terpenting yang harus dilakukan Pertamina adalah melakukan efisiensi berbasis digitalisasi pada sektor hulu dan hilir.
Melalui efisiensi tersebut, BUMN energi ini bisa memangkas biaya tanpa mengorbankan ekspansi bisnis.
Dia menambahkan bahwa efisiensi itu kaitannya dengan daya hidup korporasi. Melalui efisiensi, Pertamina bisa menjalankan fungsi bisnis dengan baik, sekaligus juga mengemban tugas negara itu diberikan.
Menurut Kholid, kedua peran tersebut sama penting. Karena sudah menjadi tugas negara untuk menyediakan hajat hidup orang banyak.
Baca juga: Pengamat: Gunakan BBM dan LPG Subsidi Secara Bijak
“Apabila demand BBM naik, itu tugas negara untuk menyediakan hajat hidup orang banyak. Kalau ekonomi pulih, pastinya demand ikut naik,” sambung dia.
Menurut Kholid, Pertamina harus berfokus pada sektor pengolahan dan hilir. Khususnya pada bagian kilang, niaga, dan distribusi.
“Hilir itu yang perlu banyak pembenahan. Begitu juga kilang dan niaga,” urainya.
Di sisi lain, imbuh Kholid, masyarakat juga harus bijak menggunakan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG subisid.
Masyarakat harus sadar bahwa kondisi saat ini sangat berat. Pertamina dan juga pemerintah tentu memiliki batasan kemampuan subsidi.
Dalam hal ini, selain masyarakat harus berhemat, subsidi juga harus tepat sasaran. Artinya, kalangan mampu diminta tidak menggunakan BBM dan LPG subsidi.
Sebelumnya, Pertamina memang memperkuat strategi keuangan dan upaya operasional guna meningkatkan efisiensi di seluruh lini bisnis, baik holding maupun subholding mulai dari hulu, pengolahan sampai hilir di tengah tantangan harga minyak mentah yang terus melambung tinggi.
Kebijakan ini dikembangkan di berbagai kebijakan dan strategi bisnis dari sisi keuangan maupun operasional sebagai upaya menghadapi tantangan harga minyak dunia yang melonjak signifikan.
Terkait kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM dan LPG, sebelumnya juga disuarakan pengamat migas Sofyano Zakaria. Sofyano meminta, agar masyarakat bijak dalam menggunakan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG subsidi.
Dalam hal ini, lanjutnya, hanya masyarakat kurang mampu yang boleh menggunakan BBM dan LPG subsidi. Sedangkan kalangan mampu dan orang kaya, seyogyanya tidak memakai BBM dan LPG subsidi.
"Penggunaannya harus bijak dan dilakukan secara tepat sasaran. Untuk bahan bakar Pertalite digunakan hanya untuk masyarakat kurang mampu seperti sepeda motor dan kendaraan umum (plat kuning)," ujar Sofyano sebelumnya.
Begitu juga dengan LPG subsidi. Sebaiknya memang hanya dipakai untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, seperti warung pinggir jalan. Sedangkan orang kaya serta restoran menengah dan besar misalnya, memang harus menghindari penggunaan LPG subsidi.
Sofyano mengingatkan bahwa ketersediaan BBM dan LPG subsidi tetap berdasarkan kuota. Untuk itu, jika ada masyarakat mampu yang memakai Pertalite dan gas melon, misalnya, tentu akan berdampak pada distribusi terhadap masyarakat tidak mampu. (RO/OL-09)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat bawah.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menetapkan tarif kenaikan angkutan umum menyusul adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wanita yang saat ini bekerja pada sektor Swasta di DKI Jakarta, menggunakan Bus AKAP menjadi pilihannya ketika ingin pulang ke rumah yang ada di Bandung, Jawa Barat.
Ketika hendak pulang menuju ke Jakarta melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, rombongan mobil Wapres diadang ratusan demonstan
Dari peninjauan di PIEDCC, baik dari hulu hingga hilir, Erick menegaskan, stok BBM untuk seluruh Indonesia masih dalam kondisi aman
Beban hidup semakin berat, karena itu ia berharap agar semua pihak lebih banyak berempati dan mengulurkan bantuan pada yang membutuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved