Anggaran Fantastis Tim Gubernur Anies

KENAIKAN anggaran tim Gubernur DKI Jakarta untuk menjaga kinerja staf.

Idrus Marham Jabat Plt Ketua Umum Golkar

RAPAT Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang masih mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus bakal bertugas sebagai Plt hingga ada keputusan praperadilan yang diajukan Novanto.

Penyederhanaan Golongan Listrik tidak Berdampak Inflasi

PEMERINTAH memandang rencana penyederhanaan golongan listrik di luar pelanggan rumah tangga penerima subsidi tidak akan berdampak pada inflasi.

Neraca Pembayaran Hanya Surplus US$10 Miliar

BANK Indonesia (BI) memerkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2017 surplus sebesar US$10 miliar.

Penghilangan Status Persero tidak Hilangkan Kontrol

PENGHILANGAN status persero dari tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergabung menjadi anak usaha holding tambang tidak menyebabkan hilangnya kontrol negara pada BUMN itu.

Langkah Terakhir Merkel Cegah Krisis

KANSELIR Jerman Angela Merkel melakukan dorongan terakhir untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi pada Minggu (19/11) di tengah usahanya menyelamatkan masa depan politiknya serta mencegah pemilihan umum (pemilu) baru yang dapat mengacaukan Jerman dan Eropa.

Tiongkok Tawarkan Diri Bantu Atasi Krisis Rohingya

TIONGKOK menawarkan diri untuk membantu meredakan krisis pengungsi Rohingya yang membanjiri Bangladesh sejak Agustus lalu.

Nasib Rumpoko Ditentukan Hari Ini

PENGACARA Wali Kota nonaktif Batu Eddy Rumpoko, yakni Agus Dwi Warsono, optimistis klienya bisa memenangi praperadilan di PN Jakarta Selatan hari ini.

Kapal Selam Hilang Pencarian Digelar

HARAPAN untuk menemukan korban selamat dari Kapal Selam ARA San Juan milik Argentina yang hilang kontak sejak Rabu (15/11) dini hari kembali muncul pada Sabtu (18/11) setelah angkatan laut Argentina menerima sinyal permintaan bantuan dari kapal tersebut.

Periksa Saksi DPR Wajib Seizin Presiden

MERUJUK pada putusan MK 76/PUU-XII/2014, seharusnya pemanggilan terhadap anggota DPR terkait dengan kasus hukum atau penyidikan harus melalui persetujuan tertulis presiden.

Perbaikan Peradilan Tugas Bersama

PERBAIKAN sistem peradilan di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dunia akademik.

Menjaga Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah dan IMF

DANA Moneter Internasional (IMF) baru saja menerbitkan laporan dan proyeksi perekonomian terbarunya tentang perekonomian global, World Economic Outlook: Seeking Sustainable Growth, Short-Term Recovery, Long-Term Challenges, dirilis 10 Oktober 2017.

Bangun Kemitraan dan Industri Kreatif

SEMBILAN orang yang akan menjadi Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2017-2022 sudah terpilih dini hari kemarin.

Jangan Kendur Lawan Terorisme

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI-Polri dalam mengevakuasi ratusan warga yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Desa Banti, Tembagapura, Mimika, Papua.

Politik Tentukan Arah dan Tujuan Bangsa

POLITKUS senior PDI Perjuangan Sabam Sirait mengatakan politik negara menentukan arah dan tujuan dari bangsa dan negara.

Kebakaran Rumah Indekos, 19 Tewas

PEMERINTAH Tiongkok, kemarin, mengungkapkan mereka tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang melahap sebuah rumah indekos di Beijing.

Rakernas Bisa tanpa Novanto

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar tetap digelar, kendati Ketua Umum Setya Novanto sedang dirun-dung masalah hukum terkait dugaan korupsi KTP-E.

Sistem Sering Diretas,Kadang Sampai 24 Jam

APA pesan pokok dalam putusan Bawaslu yang membatalkan syarat wajib sipol?

Problemnya pada Jaringan Internet dan KTP-E

SEJUMLAH partai mengatakan sistem informasi partai politik (sipol) bermasalah dan menjadi kendala mereka tidak lolos verifikasi, bagaimana pengalaman NasDem?

Tak Goyah Sipol Digoyang

KOMISI Pemilihan Umum memastikan tetap menggunakan aplikasi sistem informasi partai politik (sipol) sebagai instrumen utama alat kerja. Sipol yang diatur dalam Peraturan KPU No 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dinilai legal karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka