Perbaikan Peradilan Tugas Bersama

PERBAIKAN sistem peradilan di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dunia akademik.

Perlu ada upaya dari seluruh pihak untuk menciptakan dan mengawasi sistem peradilan yang bersih di Indonesia.

"Ketika di dalam kampus, mereka (mahasiswa) dididik dengan baik. Begitu mereka keluar mungkin lingkungannya yang pengaruhi dan mereka juga banyak sekali yang menggoda dan macam-macamlah," ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso saat ditemui dalam simposium Fakultas Hukum di Era Kompetisi Global, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11).

Ia mengakui dunia peradilan di Indonesia mendapat sorotan saat ini.

"Peradilan kita ini kan sudah sekian lama mendapatkan sorotan dari banyak pihak dan masyarakat. Namun, kita kan juga ada kontrolnya yang sudah berjalan bahkan dari kampus kan kita sudah berjuang sediakan sumber daya yang bagus."

Meskipun demikian, dirinya menilai diperlukan bantuan juga dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan agar dapat lebih berkontribusi dalam dunia peradilan.

Salah satu yang perlu diperhatikan ialah peningkatan riset terkait peradilan di Indonesia.

"Riset IPA sangat banyak dan maju dukungannya dan sebagainya, riset sosial, hukum dan humaniora itu yang mungkin perlu perhatian lebih dari pemerintah. Memang hasilnya enggak konkret, tetapi itu yang justru didorong harusnya untuk lebih bantu dunia peradilan dan masyarakat secara luas," imbuh Topo.

Hal senada disampaikan Dekan FH Universitas Diponegoro dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, riset FH masih kalah jauh jika dibandingkan dengan ilmu eksakta.

"Karena itu nanti kita akan adakan pertemuan (FH) untuk meningkatkan jurnal secara nasional," ucap dia.

Saat ini yang perlu ditingkatkan ialah budaya membuat jurnal di kalangan akademik, khususnya fakultas hukum.