Feri Pengangkut 200 Pemudik Karam di Flores Timur

Kekeringan di NTT Meluas

Waspada, Menjelang Lebaran Kejahatan Meningkat

Pelabuhan Ketapang Berlakukan Sistem Dua Tarif

Asuransi Tani belum Bisa Diterapkan Tahun Ini

Bisnis Mobil Rental Lesu Jelang Lebaran

Angkasa Pura II Buka Posko Lebaran di Bandara Soetta

KPK Tangkap Ketua PTUN Medan

Panglima TNI Fokus Perkuat TNI-AL dan TNI-AU

MESKIPUN berasal dari TNI Angkatan Darat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tetap konsisten berkomitmen memperkuat TNI Angkatan Laut dan TNI AngkatanUdara

Golkar dan PPP Digarap di Forum Tripartit

PEMERINTAH bersama Komisi Pemilihan Umum sepakat berpegang pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2015 yang telah berjalan.

Kementerian Desa Jadi Rebutan di DPR

SEBUAH salinan surat dengan kop surat DPR RI dan ada tanda tangan Ketua DPR RI Setya Novanto berisi keputusan mengubah mitra kerja komisi di DPR RI. Disebutkan dalam surat tersebut pergantian mitra kerja itu merupakan hasil rapat pimpinan DPR pada 30 Juni 2015, atas usulan fraksi-fraksi di DPR.

Satgasus Sita Dokumen Kasus PM Najib

SETELAH membekukan enam rekening bank milik Perdana Menteri (PM) Najib Razak, satuan tugas khusus (satgasus), kemarin, menyita dokumendo kumen dari Kantor 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Pemudik Diimbau Sempatkan Istirahat

KEPALA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Condro Kirono mengimbau pe mu dik menyempatkan diri beristirahat di sela perjalanan untuk menghindari kelelahan yang bisa memicu kecelakaan.

Pemerintah Perlu Mewajibkan Konversi BBG

PROGRAM konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk sektor transportasi sejatinya sudah berjalan lama, tapi hingga kini tidak ada kejelasan pelaksanaannya.

MK Hidupkan Politik Dinasti

KAKAK kandung Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni Sitti Saleha Duka, semringah begitu mendengar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana melanggar konstitusi.

Mulai menyontek sampai Pegal-Pegal

JURU bicara panitia seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Betti S Alisjahbana langsung tertawa terbahak begitu  mengetahui ada 10 dari 190 peserta seleksi capim KPK kedapatan menyontek. 

Gudang Terbakar, Barang Sitaan KPK Ludes

GUDANG penyimpanan barang bukti yang berada di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang semalam ludes terbakar.

Kebijakan Antikriminalisasi Berpotensi Jadi Bumper

PUSAT Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menilai wacana penerbitan peraturan presiden dan instruksi presiden terkait antikriminalisasi pejabat rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk melancarkan tindak pidana korupsi.

Anggota Dewan dan PNS Harus Mundur

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyata­kan inkonstitusional juga diikuti dengan membatalkan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal yang sama berlaku juga kepada pegawai negeri sipil (PNS).

MK Dukung Kukuhnya Dinasti Politik?

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan petahana, telah menimbulkan pro dan kontra. Dalam memutuskan perkara Nomor 33/PUU-XII/2015 tersebut, para hakim berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r tersebut bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?

Demokrasi di PTN Tinggal Teori