Pemerintah Perlu Mewajibkan Konversi BBG

PROGRAM konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk sektor transportasi sejatinya sudah berjalan lama, tapi hingga kini tidak ada kejelasan pelaksanaannya. Pemerintah seharusnya segera mengatasi simpul koordinasi antarinstansi dan secara tegas menetapkan kebijakan konversi tersebut. Dengan adanya ketegasan tersebut, sektor industri dan pelaku usaha transportasi mendapat kepastian pelaksanaan program konversi BBM ke BBG.

"Sekarang ketika Presiden mengatakan ingin melanjutkan kembali program konversi, semua menyatakan siap. Namun, apakah dengan siap saja cukup? Kenapa tidak dilaksanakan dari dulu?" kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran dalam diskusi Executive Forum: Quo Vadis Konversi BBG yang diselenggarakan Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Menurutnya, peme rintah sering kali lupa untuk mengimplementasikan komitmen kebijakan yang sudah dicanangkan.

Banyak kendala yang justru diciptakan oleh internal pemerintah sendiri dalam pelaksanaan program konversi. "Agar program konversi BBM ke BBG di sektor transportasi ini terlaksana dalam rencana umum energi nasional (RUEN), harus ada mandatory atau perintah wajib untuk dilaksanakan. Ini juga untuk melepas kebuntuan koordinasi antarinstansi," tegas Tumiran.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Made Dana Tangkas pun berpendapat industri otomotif telah siap untuk menyesuaikan produknya dengan converter BBG. "Kita tinggal ikut saja jika pemerintah sudah siap," ujarnya. Pelaku usaha transportasi juga sepakat penggunaan BBG akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menggunakan BBM.

Selain harga lebih murah, BBG dikenal ramah lingkungan. "Kita sadar masa depan itu ada di BBG, tapi harus ada jaminan dari pemerintah, mulai dari soal pasokan gas, SPBG, hingga jaminan industri soal pemasangan converter pada transportasi publik," kata Direktur Operasional PT Express Trasindo Utama Herwan Gozali. Sementara itu, Manajer CNG dan Pipeline PT Pertamina (persero) Linda Sunarti mengatakan Pertamina telah diberi tugas untuk mengembangkan infrastruktur gas sejak 2012. "Masalahnya tidak banyak kendaraan yang memanfaatkan BBG ini," ujarnya.