Satgasus Sita Dokumen Kasus PM Najib

SETELAH membekukan enam rekening bank milik Perdana Menteri (PM) Najib Razak, satuan tugas khusus (satgasus), kemarin, menyita dokumendo kumen dari Kantor 1Malaysia Development Bhd (1MDB). "Kami (1MDB) mengonfi rmasi bahwa sejumlah pejabat dari satuan tugas telah melakukan penyelidikan terhadap kami. Mereka telah datang ke kantor kami," ujar 1MDB dalam pernyataannya. "Mereka datang dengan dilengkapi sejumlah dokumen dan bahan untuk membantu penyelidikan yang dilakukan saat ini," lanjut pernyataan tersebut.

Selama penyelidikan berlangsung, beberapa mobil po lisi terlihat terparkir di luar gedung 1MDB yang terletak di pusat distrik bisnis Kuala Lumpur, Malaysia. Akses masuk ke kantor tersebut pun dibatasi. Setelah hampir enam jam, satgasus keluar dari kantor 1MDB dengan membawa peralatan seperti komputer dan file lalu dimasukkan ke mobil polisi. Saat dimintai keterangan, Kepolisian Malaysia enggan berkomentar.

Sementara itu, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mendesak Najib untuk menunjukkan bukti bahwa asetnya didapatkan secara legal. "Anda bilang tidak melakukannya, maka perlihatkan kepada kami buktinya," tantang Mahathir. Menurut Mahathir, mudah saja bagi Najib untuk membuktikan bahwa benar-benar tidak bersalah. “Yang perlu ia la kukan saat ini ialah cukup mengatakan, 'Anda ingin memeriksa rekening saya? Anda bisa melihatnya langsung'."

Saat ini Najib mengutus tim pengacara dari firma Hafarizam Wan & Aisha Mubarah untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Wall Street Jour nal (WSJ). Dalam artikelnya tertanggal 3 Juli 2015, WSJ menyebutkan Najib menerima dana US$700 juta atau sekitar Rp9,1 triliun dari 1MDB."Setelah memeriksa artikel  tersebut, kami menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan menggunakan referensi dari beberapa fakta dan perusahaan yang salah," ujar pihak peng acara, seperti dikutip the New Straits Times, kemarin. Najib juga meminta pengacaranya untuk mengidentifi kasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penulisan, distribusi, dan publikasi artikel tersebut untuk mengambil langkah hukum.