Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Demokrat enggan kerja dua kali dan menyarankan DPRD panggil SKPD terkait pemberian IMB untuk meminta penjelasan
Demokrat enggan kerja dua kali dan menyarankan DPRD panggil SKPD terkait pemberian IMB untuk meminta penjelasan
Keberpihakan Anies kepada pengembang telah terendus sejak mengumumkan kebijakan penyerahan pembangunan utilitas di Pulau D atau Pulau Maju kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pelan, tetapi pasti, pembangunan fi sik di Pulau D berlanjut. Di satu sisi, Pemprov DKI menjaga kepercayaan investor. Di sisi lain, penerbitan IMB menuai polemik.
Pengunjung dari arah Pantai Indah Kapuk terlihat terus berdatangan, separuh jalan tepat di depan area Food Street disulap menjadi lahan parkir pengunjung.
Pemprov DKI didesak segera mengajukan pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah masuk ke Prolegda tahun ini.
IMB 932 bangunan di Pulau reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta harus dicabut dan diterbitkan menunggu raperda disahkan.
Sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum IMB untuk ratusan bangunan di Pulau D. Pemprov DKI mengaku sudah sesuai prosedur.
Sementara untuk IMB menurutnya merupakan ijin dari pemanfaat hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan.
Anies memastikan bahwa proses penerbitan IMB tersebut telah sesuai prosedur.
Anies memastikan bahwa proses penerbitan IMB tersebut telah sesuai prosedur.
Saat ditemui selepas apel bersama jajaran TNI dan Polri di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6), Anies menolak memberi keterangan.
Kebijakan penerbitan IMB itu kontras dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya membatalkan kebijakan reklamasi.
Kebijakan penerbitan IMB itu kontras dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya membatalkan kebijakan reklamasi.
Penerbitan IMB harus sesuai dan tertib hukum, Pemprov DKI harus menjelaskan alasan penerbitan hal yang sebelumnya dilarang
Penerbitan IMB harus sesuai dan tertib hukum, Pemprov DKI harus menjelaskan alasan penerbitan hal yang sebelumnya dilarang
IMB bisa gugur jika tidak sesuai dengan Raperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
IMB bisa gugur jika tidak sesuai dengan Raperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Ia mengaku belum mengetahui ihwal laporan penerbitan IMB untuk 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D.
Pemerintahan Provinsi DKI menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D padahal
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved