Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pemberian dana subsidi sebesar Rp2 juta tersebut agar peserta didik yang tidak lolos seleksi bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta.
Pelaksanaan PPDB untuk kelas 1 SD Negeri dan kelas 7 Sekolah SMP Negeri dilakukan secara online, melalui laman http://bekasi.siap-ppdb.com.
Daya tampung SMP Negeri yang ada sebanyak 4.080 orang, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini sebanyak 13.000 orang.
Membludaknya pendaftaran CPDB ini menurut Ariza, menggambarkan betapa antusiasnya para orangtua untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri.
"Tadi sejauh yang saya lihat, tidak ada masalah yang berarti dan kami bersyukur dengan sedikit hadir secara langsung itu artinya pelayanan kami secara online secara umum berjalan sangat baik,"
Ombudsman DKI menilai BUMN tersebut salah memperhitungkan kemampuan server dan bandwidthnya sehingga mengganggu pelayanan pendaftaran hari pertama jenjang SD, SMP dan SMA.
Pemprov DKI juga disebutnya tidak bisa menyalahkan ribuan orang mengakses sistem pada waktu bersamaan.
Menurutnya tim di Pemprov DKI Jakarta dan PT Telkom selaku pihak swasta yang membantu sistem PPDB ini sudah bergerak cepat, dan sudah menanganinya.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Disdik DKI guna mengetahui solusi terbaik permasalahan ini.
"Intinya memang terjadi trouble ketika sistem aplikasi PPDB itu meminta data di data server. Ada hanya sekian detik lambatnya berefek kepada loading yang begitu lama buat masyarakat,"
"Pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran."
Pengumuman ini juga tercantum di situs resmi PPDB DKI.
Kedua masalah ini merupakan temuan sementara yang dialami orang tua murid saat mendaftarkan anaknya secara online hari ini.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berpendapat proses PPDB setiap tahun akan selalu diwarnai polemik.
"Belum bisa buat akun sedari pagi. Rumornya karena sistem Sidanira tidak terkoneksi dengan sistem PPDB."
“Dengan daya tampung yang terbatas dan sebaran sekolah yang tidak merata, maka harus diterapkan berbagai seleksi PPDB."
Jika masih terjadi kekurangan dan diprotes oleh orangtua maupun siswa, pengaduannya dilakukan secara berjenjang, tidak langsung ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pendidikan telah menggelar sosialisasi PPDB 2021 ke sejumlah sekolah di Kota Cirebon.
OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan melakukan pengawasan terhadap penentuan titik zonasi berdasarkan titik koordinat pada pendaftaran peserta didik baru
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved