Hardiknas jadi Momentum Peningkatan Kualitas PPDB di Jakarta

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta yang kerap bermasalah tiap tahunnya. 

Masalah utama yang sering terjadi antara lain adalah sulitnya akses informasi mengenai proses persyaratan dan adminstrasi. Contohnya karena masih belum maksimalnya fasilitas infrastruktur website maupun posko khusus informasi mengenai PPDB itu sendiri.  

"Pelayanan publik terkait PPDB di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Setiap tahunnya saya selalu menerima laporan warga terkait sulitnya dan membingungkannya proses PPDB, menurut saya informasi PPDB ini adalah informasi publik yang sangat Vital, sehingga harus mudah diakses dan mudah dimengerti," ucap Yuke lewat keterangan yang diterima, Selasa (2/5).

Ia menegaskab, Hari Pendidikan Nasional, bentuk pelayanan publik terkait PPDB di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar kualitasnya menjadi lebih baik lagi.  Ia juga menegaskan bahwa pemprov DKI Jakarta seharusnya setiap tahun melakukan riset dan evaluasi untuk proses PPDB 

Sehingga ada adpatasi dan penyesuain yang lebih baik lagi tiap tahunnya. Di sisi lain, ia mengapresiasi bahwa tahun ini proses PPDB sudah disosialisasikan secara masif oleh pemprov dari waktu yang cukup lama sebelum PPDB dimulai. 

“Kunci keberhasilan PPDB adalah sosialisai yang masif, merata, dan terstruktur, serta semua kanal media pemprov terkait PPDB harus siap secara infrastuktur, baik itu website, sosmed, kontak hotline, serta perlu adanya posko fisik informasi PPDB di lokasi-lokasi strategis," tandasnya 

Ada empat Jalur PPDB 2023, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Yuke juga sering menerima aspirasi dari warga yang menilai bahwa sistem PPDB masih memiliki banyak kekurangan dan nilai ketidakadilan bagi para murid, terlebih disistem zonasi dan prestasi.

“Saya sepenuhnya memahami bahwa masih banyak persepsi sistem PPDB yang kurang dan tidak berkeadilan, masyarakat harus memahami bahwa sistem ini diciptakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pemeratan kualitas sekolah-sekolah," pungkasnya. (H-3)