Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Berdasarkan data dari PPATK, dari periode tahun 2014 sampai 2022, ada sekitar 10 negara yang tercatat memberikan dana masuk dan juga keluar dari yayasan ACT.
Transaksi mencurigakan tersebut mengalir ke salah satu anggota Al-Qaeda dari 19 orang yang ditangkap oleh pemerintah Turki.
Laporan itu terdaftar dengan nomor: LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim ter tanggal 16 Juni 2021. Namun, pelaporan bukan terkait penyelewengan dana umat.
Adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana yang diterima dari masyarakat dan para pihak lain harus diwaspadai oleh masyarakat.
Di aplikasi Twitter. Tampak ACT menjadi trending topik. Ada 11,5 ribu netizen yang melakukan cuitan terkait Aksi Cepat Tanggap.
"Kami menghimbau kepada mahasiswa untuk memahami bahaya dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu pencegahannya dimulai sejak dini termasuk dari kalangan civitas academika."
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah pilu.
PPATK dan BNI menanam 2.000 bibit pohon di beberapa wilayah dalam negeri BNI dan beberapa cabang luar negeri BNI yang secara simbolis dilaksanakan di Pantai Anyer Banten.
Tantangan-tantangan di masa depan akan semakin berat, potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat. Muncul modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Aturan-aturan lama sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus-kasus investasi ilegal yang saat ini marak terjadi.
Anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta penjelasan PPATK terkait pemantauan aliran dana miliaran rupiah tersebut.
Aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas
Kedua RUU tersebut menurutnya terus diusulkan oleh PPATK untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Kepala PPATK menyebut aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.
PPATK juga akan terus membantu Polri memberikan akses data dan nama-nama yang terlibat transaksi keuangan ilegal.
"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian uang,"
Pengadilan melalui putusannya akan menentukan penyitaan itu apakah dikembalikan kepada pelaku kejahatan atau dirampas negara.
Jumlah tersebut didapat dari 375 laporan yang diterima PPATK soal investigasi bodong yang tengah ditelusurinya bersama Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved