Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya pada pemeriksaan AKBP Achiruddin Hasibuan tapi juga membongkar kemungkinan adanya pihak lain yang juga bagian atau memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaannya.
“Saya harap tidak hanya berhenti di sana saja tapi juga menyasar kemungkinan ada unsur lain. Karena yang terjadi seperti yang sudah-sudah ternyata itu kasusnya besar dan melibatkan banyak pihak. KPK punya peran penting untuk memastikan ini,” ujarnya.
Santoso yang dihubungi, Jumat (28/4) mengapresiasi langkah KPK yang bergerak cepat dalam merespon penelusuran dari laporan LHKPN dan meminta Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo untuk melakukan evaluasi dan mengingatkan dan terus memantau anggotanya untuk tidak bersikap koruptif. Selain itu dia meminta publik untuk berperan aktif untuk tidak segan melaporkan temuan para pejabat yang diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.
Baca juga: Polda Sumut Dalami Kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan
“Saya apresiasi KPK karena sudah mulai satu persatu terkuak harta kekayaan pejabat yang melampaui yang dia miliki. Polri bukan hanya memproses yang bersangkutan tapi juga anggota yang lain. KPK jangan berhenti di dia saja warning juga katanya kasat narkoba lahan basah,” tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil AKBP Achiruddin Hasibuan untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya.
Baca juga: Politikus PDIP Diduga Ikut Kecipratan Uang Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang
AKBP Achiruddin Hasibuan merupakan perwira menengah Polda Sumatera Utara. Ia menjadi sorotan publik setelah viral video penganiayaan anaknya beredar luas di media sosial
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus dugaan tindak pidana pencucian uang AKBP Achiruddin. Pranata Humas PPATK Natsir Kongah menjelaskan temuan PPATK menunjukkan adanya transaksi miliaran rupiah dari rekening AKBP Achiruddin. (Sru/Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Kepolisian Daerah Sumatra Utara melimpahkan berkas perkara Aditya A Hasibuan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terkait kasus penganiayaan Ken Admiral.
Achiruddin Hasibuan tidak mampu menahan kesedihannya atas kebijakan pimpinan Polda Sumut yang melarang agenda pertemuan antara keluarga dengan dirinya.
Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menilai keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Achiuddin Hasibuan oleh Polda Sumatra Utara sudah tepat.
Ketegasan Polri terhadap AKBP AH dan anaknya ini membuktikan bahwa asas kesamaan di muka hukum dijunjung tinggi dan Polri.
"Jadi, sebelum klarifikasi KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, pemeriksaan itu maksudnya apa? Itu harus melakukan pemeriksaan faktual
AKBP Achiruddin Hasibuan Dipecat tidak Hormat dari Kepolisian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved