Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah ekonom di Tanah Air, bahwa ada 20-30% APBN yang digarong atau hangus.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyebut bahwa isu tersebut benar adanya. Bahkan dia menilai KPK sendiri sudah lama mengetahuinya.
"Ini sebenarnya isu lama dan benar adanya. Untuk itu, KPK harus menunjukkan kinerja yang lebih sistematis dan berintegritas dalam pencegahan maupun penindakan kasus-kasus korupsi," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (1/5).
Baca juga: KPK Bakal Buktikan Uang Rp1,4 M dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati Nonaktif Meranti adalah Suap
Menurut Misbah KPK seharusnya menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Isu lama seperti itu tidak hanya sekadar dibuka publik tetapi juga menindaklanjutinya, sehingga bisa ada perbaikan.
"Jangan malah ribut di internal sendiri karena terindikasi banyaknya pelanggaran etik," imbuhnya.
Baca juga: KPK Belum Usut Pidana Asal Achiruddin Hasibuan Meski Terendus Ada TPPU
Lebih lanjut, dia juga meminta KPK untuk bekerja sama dengan institusi lain. KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Dengan bekerja sama, hasil pun bisa lebih optimal.
"KPK juga tidak bisa bekerja sendiri, harus menggandeng institusi lain seperti APIP, PPATK, BPK, dan juga organisasi masyarakat sipil yang konsen di isu tata kelola anggaran dan anti korupsi," tandasnya. (Van/Z-7)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved