Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PPTAK telah mengendus adanya upaya pergeseran dana dengan jumlah besar dari bank tersebut.
Menurutnya KPK harus harus bergerak cepat dalam memproses hukum Lukas sebab pembekuan yang dilakukan PPATK hanya berlaku lima hari.
"Modus pendanaan terorisme dapat diindentifikasi penggunaan aset kripto,"
BCA bersama Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) bersinergi melanjutkan upaya-upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai insiatif program sejak 2012.
PPATK bekerjasama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) melakukan simbolisasi penanaman 15.875 bibit pohon bambu
Reza diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89
Salah satu setoran Lukas di kasino judi dalam periode tertentu, nominalnya mencapai Rp560 miliar.
Adapun upaya untuk melayangkan surat pemanggilan dan melanjutkan penyidikan kasus tersebut, lanjut Karyoto, merupakan kewajiban dari KPK.
PPATK mengaku, saat ini, tengah berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut aliran dana tersebut. Terutama yang diterima anggota polisi.
PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online dengan total Rp155,459 triliun.
Supriansa melanjutkan, untuk mendukung rencana tersebut, Komisi III mewacanakan adanya penambahan anggaran bagi PPATK.
Perlu kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai entitas terdekat dengan aktivitas perjudian online maupun perjudian darat.
Modus penyimpangan dana yang dilakukan ratusan lembaga filantropi itu sama seperti yang dilakukan ACT. Dana yang dihimpun dari publik, tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
Kasus ACT mulai menyangkut hak publik lantaran terdapat dana dari umat. PPATK juga terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).
Karena audit saja ternyata dinilai tidak bisa mendeteksi penyelewengan jika berkaca pada ACT yang setiap tahun laporan keuangannya selalu WTP.
PPATK mengungkapkan terjadi perputaran dana sekitar Rp1 triliun setiap tahun dari ACT.
"Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,"
PPATK juga menemukan adanya transaksi sebesar Rp30 miliar yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan ACT.
Aparat penegak hukum harus melakukan penyidikan dan menindak secara hukum jika ada indikasi pelanggaran pidana.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved