Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji menilai satuan tugas (satgas) Mafia Pajak Rp349 Triliun akan mendapatkan tantangan untuk mengungkap sosok di balik pengemplang pajak.
"Bukan aparat dan penyidik yang tidak mampu secara ilmu dan teknik. Persoalannya, siapa di belakang itu?" kata Susno dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Awas! Serangan Balik ke Satgas Mafia Pajak Rp349 Triliun,’ Minggu (7/5).
Meski begitu, Susno optimistis Satgas Mafia Pajak mampu menunaikan tugas dengan baik. Apalagi, tim itu dibentuk Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU Mahfud MD dan diisi sosok-sosok kompeten.
Baca juga: Satgas Mafia Pajak Kebut Evaluasi 300 Laporan Hasil Audit
"Juga ada back dari the power of netizen yang luar biasa," papar dia.
Susno menyambut baik pembentukan satgas tersebut. Sebab, tugasnya dinilai sudah tepat yaitu untuk mengevaluasi, melakukan supervisi, dan memberi rekomendasi.
Baca juga: Ini Prioritas Utama Satgas Mafia Pajak Rp349 Triliun
"(Yang diusut) bukan pajak kecil-kecilan seperti kita, tapi dari pajak perusahaan besar yang pajaknya gede sampai triliunan," jelas dia.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Rabu, 3 Mei 2023.
Satgas TPPU terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah, yakni Menko Polhukam selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU Mahfud MD, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU Airlangga Hartarto, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku sekretaris merangkap anggota komite TPPU Ivan Yustiavandana. (Z-3)
SATUAN Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencuciaan Uang (TPPU) telah selesai mendalami penanganan 300 surat laporan hasil analisia (LHA) dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun.
Menkopolhukam Mahfud MD mengusulkan kerja Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) diperpanjang. Satgas tersebut telah selesai bekerja pada 31 Desember 2023.
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
Kementerian LHK dan PPATK bentuk tim gabungan TPPU dalam TPLHK.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
Demi menjaga independensi, KPK tidak menjadi anggota dari satgas mafia pajak RP349 triliun.
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok, Jawa Barat mengembalikan uang kerugian negara pada kasus pengemplangan perpajakan sebesar Rp 3,196 miliar dari dua terdakwa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hari ini, Kamis (13/7).
Satgas Mafia Pajak harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama mengenai fungsi, tugas, dan progres kinerjanya.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved