Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok, Jawa Barat mengembalikan uang kerugian negara pada kasus pengemplangan perpajakan sebesar Rp 3,196 miliar dari dua terdakwa. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Mia Banulita mengatakan uang kerugian negara yang dikembalikan sebesar Rp3,196 miliar, itu dari kasus pengemplangan perpajakan atas nama Ahmad Arief Sardjono (AAS) dan Ahmad Arief Martono (AAM). Terdakwa AAS mengembalikan Rp2.302.876.046. Sedangkan terdakwa AAS mengembalikan Rp894.316.420. Kasus terjadi tahun 2017 dan tahun 2018.
Mia mengatakan, meski uang dikembalikan, dua terdakwa tersebut tetap menjalani proses hukum. Tetapi memang dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) akan mempertimbangkan ancaman hukumannya.
"Proses hukum jalan terus tetapi ancaman hukumannya nanti menjadi pertimbangan JPU, " katanya saat memperlihatkan uang yang dikembalikan dua terdakwa sebesar Rp3.196 miliar pecahan Rp50 ribu di Aula Lantai 2 Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok Kamis (27/7).
Baca juga: Spanduk Istri Wali Kota Depok Masih Bertebaran, Spanduk Kaesang Dicopot
Mia menjelaskan dua terdakwa menitipkan uang kepada negara melalui Bank Mandiri Cabang Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok. Kemudian setelah diperlihatkan kepada awak pers uang tersebut dimasukkan kembali ke karung goni kemudian dibawa lagi ke Bank Mandiri Kelapa Dua.
Terdakwa AAM adalah Direktur PT Timbul Mas Raya (TMR). Sedangkan terdakwa AAS Direktur PT Arief Mitra Raya (AMR), keduanya beralamat di Jalan Raya Cinere, Kota Depok.
Baca juga: Viral Rumah Hantu Berdiri di Tengah Proyek Tol Cijago Depok
Kedua terdakwa yang masih sedarah itu oleh tim penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jawa Barat, ditangkap Kamis (22/6) lalu. Kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok.
"Ditangkapnya AAS dan AAM lantaran tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke negara," papar Mia.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Muhammad Arief Ubaidillah didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Mochtar Arifin menjelaskan pertama kali ini pihaknya mengembalikan kerugian negara dari tersangka maupun terdakwa.
"Sejak berdiri tahun 1999, pertama kali ini kami mengembalikan kerugian negara mencapai Rp3,196 miliar, ini rekor pertama yang dicapai Kejaksaan Negeri Kota Depok " kata Ubaidillah, Kamis (27/7).
Ubaidillah menambahkan dua terdakwa abang adik yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cilodong, Kota Depok ini saat ini sedang proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
"Kedua terdakwa AAM dan AAS dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf (i) dan atau Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," pungkas Ubaidillah. (KG/Z-7)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
KEJAKSAAN Negeri atau Kejari Kota Depok mengagendakan pemanggilan 53 saksi kasus korupsi jual beli nilai rapor siswa SMPN Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Tahun Ajaran 2024-2025.
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom 2003 itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
Mutasi atau balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses mengubah data atau identitas karena adanya pergantian kepemilikan atau hak.
Penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 bergantung pada keputusan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menjalankan roda pemerintahan.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan masih perlu ada kajian mendalam soal kenaikan tarif PPN sebesar 12% di 2025.
KETUA Umum HIPPINDO Budihardjo Induansjah mengungkapkan bahwa dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved