Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Negeri atau Kejari Kota Depok mengagendakan pemanggilan 53 saksi kasus korupsi jual beli nilai rapor siswa SMPN Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Tahun Ajaran 2024-2025. Soal pemanggilan ke-53 saksi tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Muhammad Arief Ubaidillah.
Hasil koordinasi dengan bagian bidang Pidana Khusus atau Pidsus, ke-53 orang tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam waktu dekat. "Kurang lebih 53 orang saksi yang akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan," kata Ubaidillah saat dijumpai Media Indonesia di Kejaksaan Negeri Kota Depok, Selasa (23/7).
Sambung Ubaidillah, saat ini kasus dugaan penggelembungan nilai rapor siswa SMPN masih berjalan dan akan ada pemanggilan saksi lain. "Masih dijadwalkan untuk pemanggilan saksi-saksi berikutnya," lanjut Ubaidillah.
Baca juga : Kejaksaan Telusuri Mark-Up Nilai Rapor 51 Alumni SMPN, ASN Depok Terancam Dipidana
Kejari Kota Depok menerima laporan soal nilai rapor yang diduga digelembungkan. Di Kota Depok ada 15 SMAN, 4 SMKN, dan 34 SMPN. Beberapa SMPN diduga menggelembungkan nilai rapor agar para siswa lulus dan diterima peserta didik tahun ajaran 2024-2025 di 15 SMAN dan 4 SMKN.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat mendiskualifikasi 51 lulusan SMPN yang sempat diterima di delapan SMAN Kota Depok. Ke-51 siswa lulusan masuk SMAN melalui jalur prestasi. Detailnya, SMAN 1 sebanyak 21 orang, SMAN 2 sebanyak 2 orang, SMAN 3 sebanyak 5 orang, SMAN 4 sebanyak 1 orang, SMAN 5 sebanyak 4 orang, SMAN 6 sebanyak 9 orang, SMAN 12 sebanyak 5 orang, dan SMAN 14 sebanyak 4 orang.
Selain SMAN, SMKN, dan SMPN, tutur Ubaidillah, Kejaksaan Negeri juga akan melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi kasus praktik korupsi dengan motif jual-beli nilai rapor di SDN. Salah satunya SDN Sindang Karsa 2 yang terletak di Jalan Bhakti ABRI RT 003 RW 09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos.
Kasus mencuat ke publik berdasarkan laporan orangtua yang menyatakan di SDN Sindang Karsa 2 terjadi kasus jual beli nilai rapor agar bisa rangking atau juara kelas dan masuk jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN tahun ajaran 2024-2025. "Berdasarkan laporan banyak murid dari SDN Sindang Karsa 2 mendapatkan nilai akademik tinggi agar bisa masuk sekolah favorit SMPN Kota Depok," kata dia.
Orangtua menginformasikan nilai akademik diberikan anak buah Kepala SDN Sindang Karsa 2, Kholisah, yang berinisia N. (Z-2)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Saat ini, Kejaksaan Negeri Kota Depok tengah berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek soal skandal manipulasi nilai rapor di SMPN Kota Depok.
KASUS manipulasi nilai rapor yang dilakukan aparatur sipil negara atau ASN Kota Depok berlanjut ke kasus tindak pidana. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved