Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari mengibaratkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai gelandang dalam sepak bola yang berarti pemberi data untuk para penyidik, bukan pihak yang menyampaikan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU)
“PPATK itu gelandang yang menyumplang data. Sementara tidak bisa kemudian berfungsi sebagai striker yang menggolkan bola ke gawang. Artinya PPATK itu memberi support kemudian support itu kemudian harus masih ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujarnya di Kompeks Parlemen, Jakarta.
Taufik turut mengungkapkan angka Rp349 trilliun yang disampaikan oleh PPATK merupakan data prematur. Dirinya menjelaskan data tersebut masih dalam laporan hasil analisis (LHA).
Baca juga: PPATK Disebut tak Mestinya Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan hasil analisis pun bukan merupakan data yang final. Sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan aliran dana tersebut adalah dana mencurigakan atau TPPU. Menurutnya, Komisi III nantinya akan meminta Menko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan PPATK untuk merekonsiliasi terkait data uang Rp349 triliun yang ditemukan. Komisi III mendorong agar data temuan dapat dipilah oleh ketiga lembaga tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
“Pemilahan data yang benar seperti apa dan apa yang kita bisa lakukan terhadap data yang sudah dikonsiliasi itu,” pungkasnya. (MGN/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved