Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PKPU Nomor 10/2023 mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil karena dinilai memberikan karpet merah bagi koruptor.
KPU akan mempertegas jerat hukum UU Pemilu dalam mencegah aliran dana jaringan narkoba untuk kepentingan kontestasi Pemilu 2024.
Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023 sendiri membuka ruang keterwakilan perempuan di setiap dapil di bawah 30%. Itu dimungkinkan, misalnya, dengan dapil yang hanya memperebutkan empat kursi.
KPK miris dengan PKPU no 10 dan 11 tahun 2023 yang memebrikan karpet merah untuk mantan narapidana korupsi.
KPU menyebut kewajiban penyerahan LHKPN itu tidak serta merta menghilang. Data itu nantinya wajib diserahkan oleh calon terpilih ke KPK setelah pemungutan suara dilakukan.
TIGA lembaga penyelenggara pemilu kompak menuruti kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) terkait usulan revisi Peraturan KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir hak politik para mantan terpidana untuk mendaftarkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024 tanpa harus menunggu masa jeda 5 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan beleid soal masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana caleg Pemilu 2024. Setelah dikritik.
Mau gunakan hak suaramu di Pemilu 2024? Cek dulu namamu apa sudah terdaftar dalam DPT.
TEMUAN banyaknya narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2024 membuat prihatin. KPU dinilai lebih berpihak kepada koruptor.
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2023 dan 11/2023 yang dikeluarkan pada awal April dinilai telah melemahkan semangat memberantas korupsi.
Kesimpulan RDP itu menyatakan bahwa PKPU Nomor 10/2023 tidak perlu direvisi. Padahal, langkah KPU untuk merevisi PKPU sebelumnya didukung Bawaslu dan DKPP.
KPU menuruti DPR terkait pembulatan pecahan desimal ke bawah caleg perempuan di setiap daerah.
Penolakan DPR akan PKPU tentang pembulatan pecahan desimal ke bawah untuk caleg perempuan menjadi ujian kemandirian bagi KPU.
Bacaleg dan caleg, dua kata yang kerap membuat kita bingung. Berikut perbedannya.
KPU akhirnya mengubah aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang pembulatan desimal ke bawah yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parleman.
KPU dinilai tidak wajib berkonsultasi untuk merevisi PKPU, terkait keterwakilan perempuan di parlemen.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (bacaleg) di tengah jalan.
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian terget afirmasi perempuan
KPU tidak akan merevisi aturannya soal pembulatan ke bawah kuota minimal keterwakilan politik perempuan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved