Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR RI menyetujui tiga rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) yang diajukan KPU. Rancangan pertama, yakni soal perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan suara lainnya dalam pemilihan umum.
Kemudian, rancangan PKPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terakhir, rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum.
“Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin, saat rapat di kompleks Senayan, Senin (29/5/2023).
Baca juga : DPR Peringati KPU dan Bawaslu Soal Proses Rekrutimen Anggota
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat agar bahan kotak suara diubah yang awalnya kertas karton duplex menjadi bahan akrilik.
Pasalnya, KPU di dalam rapat mempelihatkan model kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang. kotak suara tersebut dikatakan KPU berbahan karton duplex kedap air.
Baca juga : Sistem KPU Bisa Deteksi Kegandaan Caleg Seperti Aldi Taher
“Kami berpendapat adakah akrilik dimungkinkan?” ungkap Mardani.
Yang kedua, Mardani meminta agar KPU RI memberi kewenangan kepada KPU daerah untuk membuat kotak suara masing-masing di setiap daerah.
Politikus PKS itu meminta pengadaan kotak suara langsung dari wilayah pemilihan masing-masing guna meningkatkan UMKM di wilayah.
“Biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan order dari kotak suara kita. Surat suara mungkin sulit, tapi diberikan kewenangan bagi KPUD untuk memilih UMKM di daerah masing-masing,” tuturnya.
Senada, anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat Herman Khoiran meminta agar KPU mengubah kotak suara menjadi sepenuhnya transparan.
“Kotak suara yang benar-benar kelihatan dari luar itu lebih menjamin,” papar Herman.
Sementara itu, Yanuar yang mewakili Fraksi PKB mengakui memang daya tahan kotak suara lebih baik menggunakan akrilik. Namun, kata Yanuar, harus diakui bujet alokasi yang dimiliki KPU harus menjadi pertimbangan.
“Dari sudut bujet kita harus pikirkan juga,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengemukakan kotak suara yang berbahan duplex kedap air sudah digunakan sejak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
“Berdasarkan pengalaman 2019, kotak suara seperti ini relatif aman dipercaya. Berdasarkan evaluasi untuk memperkokoh kotak suara. Bagian jendela kotak itu agak diperkecil. Hanya saja untuk mengakomodir supaya transparan itu apakah tempatnya di tengah kotak, atau diturunkan sedikit nanti kita ujicoba lagi,” tutur Hasyim. (Z-5)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Bawaslu mengakui adanya putusan Mahkamah Agung di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan sejumlah persoalan.
KPU mengambil sejumlah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI terkait kasus asusila.
KPU tak menampik bahwa putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari publik
PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, berpeluang ikut kontestasi pilkada serentak 2024, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan MA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved