Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) pada akhir Januari 2021.
Pasangan Calon Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur 2020, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin tidak pernah mengumpulkan donasi untuk mendanai perkara di Mahkamah Konstitusi
Pihak yang hadir ke ruang sidang dipersyaratkan menunjukkan tes usap antigen negatif yang berlaku maksimal 3 hari.
Koordinasi pemerintah dan lembaga penyelenggara pilkada tetap harus berjalan baik hingga proses pilkada tuntas sepenuhnya
Menurut pemohon, lembaga yang berwenang mengeluarkan surat pernyataan sehat bagi paslon yaitu rumah sakit yang ditunjuk, dalam hal ini RSUP M Jamil Padang.
Dalam pagu anggaran KPU untuk pilkada 2020, tes ulang bagi petugas pascaperhitungan dan pemungutan suara tidak ada.
SUBSTANSI sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020, di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengenai perselisihan hasil suara.
Lukita-Basyid yang oleh diusung tiga partai yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB hanya memperoleh 98.638 suara.
Lima pemohon gugatan merupakan pemantau pemilu, kecuali sengketa di Manokwari Selatan yang diajukan bakal pasangan calon yang gagal maju pilkada.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh instansi dan aparat birokrasi menjaga integritas untuk mengawal dan mempercepat reformasi birokrasi.
“Kepatuhan masyarakat Indonesia yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2020 di TPS sangat luar biasa. Pemilih patuh pada aturan yang telah dibuat,” ungkap Mochammad Afifuddin
Permohonan sengketa hasil pilkada diyakini terus meningkat sebab rentang waktu pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU masih panjang.
Optimisme bahwa pilkada akan melahirkan pemimpin yang membawa perbaikan di daerah diduga mendorong tingkat partisipasi.
Arief menuturkan KPU Provinsi Papua sudah melakukan rapat dan koordinasi dengan beberapa pihak di daerah mengenai hal tersebut.
SECARA kualitas, praktik Pilkada 2020 yang berlangsung belum cerminkan karakter demokrasi substantif, lantaran minim kapasitas.
"Dilaporkan sebanyak 99% APD telah tersedia dan kualitas APD menunjukkan hasil sebanyak 96% dalam kondisi baik," kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala
Pembukaan kotak suara oleh PPK dilakukan karena tidak ada formulir untuk dirujuk, sedangkan C.Hasil-KWK tersimpan dalam kotak suara.
Bawaslu menemukan kendala panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam mengakses Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum
PILKADA 2020 tinggal menunggu hasil perhitungan suara. Namun, dugaan tindak pidana pemilihan yang tengah ditangani Bawaslu terus berjalan.
Terdapat persoalan klasik yang kembali terulang, antara lain politik uang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved