Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur 2020, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin tidak pernah mengumpulkan donasi untuk mendanai perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pasangan Stefanus-Wendelinus, Yafet Rissy saat dihubungi lewat telepon, Selasa (29/12).
"Saya sampaikan bahwa pasangan calon nomor urut dua dokter Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin tidak melakukan pengumpulan dana dalam bentuk apapun dalam rangka proses hukum sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Baca juga : Harimau Liar Kembali Masuk Permukiman Warga di Leuser
Dengan demikian, tambahnya, tidak benar pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan pasangan tersebut mengumpulkan donasi untuk mendanai sengketa pilkada. Sebelumnya, seperti diberitakan Media Indonesia, warga Malaka membuka donasi lewat Kotak Amal Rakyat Malaka untuk mengawal persidangan di MK.
Namun, pengumpulan dana itu bertujuan mendukung KPU dan Bawaslu setempat. "Kami peduli Malaka, kami akan kawal hasil pilkada hingga ke MK. Oleh karena itu, kami adakan kotak amal. Kami berangkat ke Jakarta naik kapal laut atau apa, kami ke Jakarta mendukung KPU dan Panwaslu," ujar Koordinator Pengumpulan Dana, Imanuel Atok, Minggu (27/12). (OL-2)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved