Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Ketua Forum Kepala Daerah se-Tabi dan Saireri, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, mengatakan, Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri bersepakat bahwa Otsus Papua tetap dilanjutkan,
Apkasi Otonomi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar akhir tahun ini dinyatakan batal dengan alasan Pandemi Covid-19.
Pertimbangan lain Pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada daerah otonomi baru (DOB) yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan.
Gubernur Erzaldi mengatakan pihaknya dalam mengajukan judicial review dan uji formal atas UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba adalah murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara beriringan.
Terungkapnya aksi kriminal pelaku bermula adanya laporan korban ke Polda Kalsel. Korban mengaku mobil yang disewa terlapor tak kunjung dikembalikan hingga habisnya batas waktu sewa.
Dana otsus untuk Papua dan Papua Barat bisa diperpanjang atas keputusan politik.
Nason meminta majelis hakim PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan Mendagri tersebut.
Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menggalakkan program 18.21 bagi setiap keluarga di Bumi Minangkabau untuk mencegah kriminalitas.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka untuk menjaring ide-ide kreatif bagi RUU Cipta Kerja.
Menurutnya, pemerintah pusat harus membuat mekanisme baru agar kebijakannya seperti investasi maupun layanan publik bisa diterapkan di daerah.
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah di 57 kabupaten/kota dan 21 provinsi segera membuat peraturan daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk mempermudah izin investasi.
Tito mengatakan, kementeriannya sudah mengajukan dana Otsus Papua dalam repat kerja dengan Komisi II DPR kareba otsus akan berakhir pada 2021.
“Selama ini masih berpegang pada prinsip moratorium. Tidak ada pemekaran, kecuali yang menyangkut Papua,” kata Ma’ruf di kantor Wapres.
Hasrat untuk memekarkan daerah cenderung berasal dari keinginan para elite daerah maupun di tingkat nasional untuk membagi rata kekuasaan.
BANTAENG dan Banyuwangi. Dua kabupaten di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur itu mampu keluar dari isu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.
Usai menerima DIPA, Pemkot Tegal pun siap untuk bersinergi dan melaksanakan imbauan dari Gubernur Jawa Tengah
Setiap wilayah bisa menjadi daerah pemekaran baru setelah melewati tahapan daerah persiapan selama tiga tahun.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.
Komisi II akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas wacana pemekaran wilayah di Papua.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved