Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan bahwa satu wujud implementasi otonomi daerah, adalah tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah di setiap aspek.
Hal ini diharapkan mampu menaikkan layanan publik. “Di sini, BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat,” kata Ardian dalam webinar yang bertajuk ‘Membangun Kinerja dan Layanan BUMD Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid-19’ pada Kamis (29/7).
BUMD memerlukan titik maju yang mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain.
“BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian dalam webinar yang digelar Majalah Top Business (MSI Group), bekerja sama dengan I-OTDA (Institut Otonomi Daerah) dan LKN (Lembaga Kajian Nawacita)..
Lebih lanjut, Ardian mengatakan,“Positioning BUMD, penting. Begitu pula inovasinya, termasuk saat Covid-19 ini. Perlu profesionalisme yang tinggi untuk hal tersebut.”
Dengan jumlah BUMD yang banyak dan strategis, memang mereka perlu kepastian hukum. “Dan adalah penting pula untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” kata pejabat Kemendagri tersebut.
Sementara itu, Presiden Institut Otonomi Daerah dan ahli otonomi daerah, Djohermanyah Djohan menjelaskan bahwa peran BUMD adalah meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat.
“BUMD, seyogianya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,” kata dia dalam webinar yang diikuti perwakilan lebih dari 180-an perusahaan BUMD (badan usaha milik daerah) terbaik se-Indonesia.
Beberapa masalah klasik BUMD, kata Djehermansyah, adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.
Ia pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19.
Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik.
“Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini,” papar Djohermansyah.
Di sisi lain, ahli ilmu politik dari Institut Otonomi Daerah dan CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa pemda seyogianya memberi kebijakan yang memberi peluang bagi BUMD untuk lebih bergerak.
“BUMD itu, intinya bahwa potensi daerah dimaksimalkan oleh pemda. Perkembangan BUMD harus dimaksimalkan. Pada saat yang sama, aspek pelayanan publik oleh BUMD harus dioptimalkan. Serta jangan melupakan pentingnya inovasi,” kata Kristiadi.
Pada kesempatan yang sama, Bima Yudhistira, ekonom muda dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.
“Ini adalah hal yang sangat penting. Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.
Bank BUMD pun, Bima menjelaskan, mempunyai peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.
Direktur Utama Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, mengatakan bahwa kinerja pihaknya naik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut misalnya dalam pertumbuhan pelanggan, audit kinerja, dan lain-lain.
“Untuk tahun 2018 sampai 2020, laba kami pun dalam tren naik. Sedangkan untuk audit kinerja 2018-2020 berdasarkan penilaian BPPSPAM, trennya juga naik,” katanya.
Di sisi lain, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2021. Top BUMD Awards adalah kegiatan pembelajaran dan penghargaan BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia
“Webinar ini merupakan salah satu forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi BUMD di Indonesia,” papar Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2021, M. Lutfi Handayani, yang sekaligus merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Top Business. (RO/OL-09)
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
PEREKONOMIAN Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2025 tumbuh 5,14% (year-on-year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,1%.
Pemerintah optimistis target investasi Rp2.041 triliun di 2026 tercapai. Realisasi awal tahun sudah Rp498,8 triliun, didorong minat kuat investor global.
Bank Indonesia menahan suku bunga di 4,75% dan memperkuat intervensi pasar demi menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini menjalankan strategi ekonomi dalam “mode bertahan (survival mode) di tengah ketidakpastian global.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved