Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan birokrasi tidak boleh alergi politik.
Menurutnya, peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
"Birokrat yang mumpuni harus berani pindah jalur politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya dalam webinar IKAPTK Talks bertema Politik, Jalan Pengabdian, Jumat (18/3).
Ketua Umum DPN IKAPTK (Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) itu mendorong alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan siap terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Terjun ke dunia politik bisa menjadi bupati atau wali kota, atau menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Akmal juga mengingatkan agar tujuan berpolitik harus berbasis politik pengabdian.
Webinar yang dimoderasi Beni Cahyadi itu menghadirkan tiga narasumber mantan birokrat yang pindah jalur ke politik yakni Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin, dan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir.
Tauhid Soleman mengatakan setiap jabatan diembannya selalu bersinggungan dengan politik, mulai dari lurah hingga menjabat menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda). Saat menjadi sekda, Tauhid mendapatkan kewenangan cukup besar untuk mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
"Di situlah intinya politik, bagaimana kita mengambil kebijakan berbasis kepentingan rakyat," ujar Tauhid.
Ilham Syah Azikin mengatakan menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial.
"Aktif dalam organisasi melatih kepekaan kita terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu dengan berorganisasi jaringan kita menjadi luas dan kuat," ungkap Ilham.
Benny Dwifa Yuswir menceritakan panggilan untuk terjun di dunia politik muncul dari keinginan untuk mampu berbuat lebih banyak untuk masyarakat.
Hal itu membuatnya berani mengambil keputusan dengan meninggalkan dunia birokrasi yang digelutinya sejak 2004. "Bagi saya politik adalah jalan pengabdian besar," pungkasnya. (OL-8)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved