Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan birokrasi tidak boleh alergi politik.
Menurutnya, peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.
"Birokrat yang mumpuni harus berani pindah jalur politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya dalam webinar IKAPTK Talks bertema Politik, Jalan Pengabdian, Jumat (18/3).
Ketua Umum DPN IKAPTK (Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) itu mendorong alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan siap terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Terjun ke dunia politik bisa menjadi bupati atau wali kota, atau menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Akmal juga mengingatkan agar tujuan berpolitik harus berbasis politik pengabdian.
Webinar yang dimoderasi Beni Cahyadi itu menghadirkan tiga narasumber mantan birokrat yang pindah jalur ke politik yakni Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin, dan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir.
Tauhid Soleman mengatakan setiap jabatan diembannya selalu bersinggungan dengan politik, mulai dari lurah hingga menjabat menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda). Saat menjadi sekda, Tauhid mendapatkan kewenangan cukup besar untuk mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
"Di situlah intinya politik, bagaimana kita mengambil kebijakan berbasis kepentingan rakyat," ujar Tauhid.
Ilham Syah Azikin mengatakan menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial.
"Aktif dalam organisasi melatih kepekaan kita terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu dengan berorganisasi jaringan kita menjadi luas dan kuat," ungkap Ilham.
Benny Dwifa Yuswir menceritakan panggilan untuk terjun di dunia politik muncul dari keinginan untuk mampu berbuat lebih banyak untuk masyarakat.
Hal itu membuatnya berani mengambil keputusan dengan meninggalkan dunia birokrasi yang digelutinya sejak 2004. "Bagi saya politik adalah jalan pengabdian besar," pungkasnya. (OL-8)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan.
Pemotongan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhir menimbulkan keresahan luas.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved