Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
“Presiden akan membereskan berbagai praktik mafia tanah yang ingin merebut hak rakyat. Tidak akan kompromi sama sekali terhadap mafia tanah ini," kata Sofyan A. Djalil
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berjanji akan terus memerangi praktik-praktik mafia tanah.
KEPALA Seksi Penataan Pertanahan unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Sumut,Manaek Tua Hutabarat mengaku dihambat seleksi kepegawaian mengadu ke Presiden Jokowi.
Surya berujar bahwa kawasan tersebut akan membuka peluang untuk menciptakan episentrum baru, yakni pembangunan di wilayah lain.
Pihak Ho Hariaty sebagai terlapor dalam kasus menghadirkan dua orang saksi, yakni Yuliana Sanger dan karyawan ayah Hariaty atau Hokiarto
"Mudah-mudahan tidak ada intervensi yang luar biasa. Karena kalau lihat sepak terjang Ho Hariaty, kalau saya simpulkan tidak lain ada bagian dari mafia tanah," ujarnya
Pasalnya, kasus yang menimpa Dino merupakan praktik lazim yang banyak terjadi menimpa masyarakat.
Kegiatan ini merupakan program penataan aset pemerintah yang diinisisasi KPK karena banyak pengelolaan aset negara yang belum tertib dan rentan dikorupsi.
Bila PPAT terbukti terlibat dalam kasus mafia sertifikat tanah keluarga Dino Patti Djalal, bakal dipecat.
Banyak kasus penipuan sertifikat tanah dilakukan oleh oknum yang memalsukan dokumen-dokumen penjualan tanah.
Sertifikat rumah ibunya tersebut diketahui berada di Executive Paradise, Antasari, Jakarta Selatan, yang beralih menjadi nama orang lain.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.
Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang berlaku di wilayahnya.
Selama ini banyaknya regulasi yang ada di Tanah Air mencekik para pengusaha.
ATR/BPN mengungkapkan, ada empat kasus permasalahan mafia tanah di Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi sorotan pemerintah.
Sofyan membantah bila ada tudingan adanya lembaga tersebut akan menguntungkan pengusaha serta investor besar.
Menteri ATR/BPN menegaskan, pihaknya akan melawan praktek tersebut dengan melakukan pengawasan yang didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law yang bertujuan untuk memangkas dan menyinkronkan beberapa Undang-Undang
Inspektorat ini diharapkan bisa mendeteksi, mencegah dan menangani terjadinya kecurangan maupun penyimpangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Buzzer-buzzer, menurut Kementerian ATR/BPN, membuat kegaduhan dan memutarbalikkan fakta. Mereka melawan kementerian dan melakukan playing victim alias seolah-olah menjadi korban.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved